Dengan memberikan akses pada UMKM untuk mempromosikan dan menjual produknya melalui platform digital diharapkan dapat mendorong realisasi target pemerintah pada tahun 2030, yaitu 30 juta UMKM telah terhubung dalam ekosistem digitalJakarta (ANTARA) - Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Noor Halimah Anjani mengapresiasi kebijakan pemerintah yang bersinergi memfasilitasi pemasaran digital UMKM di bidang kuliner dan diharapkan juga memperhatikan UMKM di daerah-daerah.
"CIPS berharap kerja sama ini tidak hanya menyasar UMKM kuliner di kota-kota besar, namun juga UMKM kuliner di daerah-daerah," kata Noor Halimah Anjani dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.
Menurut dia, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dapat memberikan instruksi kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan sosialisasi dan pendampingan terkait kerja sama ini.
Dengan demikian, lanjutnya, maka UMKM yang berada di daerah juga dapat ikut memasarkan produk-produknya ke pasar yang lebih luas melalui platform digital.
Seperti diketahui, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara telah meresmikan Pasar Digital atau PaDi untuk menjual produk-produk UMKM.
Dengan memberikan akses pada UMKM untuk mempromosikan dan menjual produknya melalui platform digital diharapkan dapat mendorong realisasi target pemerintah pada tahun 2030, yaitu 30 juta UMKM telah terhubung dalam ekosistem digital.
Kerja sama ini juga dinilai sesuai dengan arahan Presiden Jokowi untuk mendorong peningkatan belanja guna mempercepat Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Selain itu, CIPS juga berharap ke depannya kerja sama antara pemerintah dengan pihak swasta untuk mendorong UMKM naik kelas semakin digalakkan.
"Kerja sama ini dapat membuka peluang bagi UMKM untuk meningkatkan penjualan dan operasionalnya. Selain dalam hal memfasilitasi transformasi digital, pemerintah dapat bekerja sama dengan pihak swasta dalam mendistribusikan Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui platform digital yang diawasi OJK. Sebab, KUR masih terbilang cukup rendah, hingga Maret 2020 realisasi KUR baru mencapai Rp 54,03 triliun dari target Rp 190 triliun," paparnya.
Penelitian dari Danareksa Research Institute menemukan bahwa 41,67 persen UMKM di DKI Jakarta sudah menggunakan media sosial dan pemasaran digital dalam operasional usaha. Sedangkan hanya 29,18 persen UMKM di Pulau Jawa dan 16,16 persen UMKM di luar Pulau Jawa yang sudah memanfaatkan mekanisme pemasaran digital.
Sebelumnya, Menteri Koperasi dan UKM (MenkopUKM) Teten Masduki menyebut ada 4 juta usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang masuk dan terhubung ke ekosistem digital (onboarding) pada 2020 lalu sebagai langkah adaptasi mereka untuk bertahan di tengah pandemi COVID-19.
"Tahun lalu ada peningkatan 4 juta UMKM kita yang onboarding di platform digital. Jadi total ada sekitar 12 juta atau 19 persen," kata Menkop UKM Teten Masduki dalam diskusi daring, Senin (19/4).
Menkop UKM Teten Masduki mengatakan pandemi COVID-19 diakuinya berdampak besar bagi pelaku UMKM. Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), ada sekitar 500 ribuan dari total 64 juta UMKM mengalami kolaps karena pandemi.
"Survei BPS, sekitar 40-80 persen omzetnya turun, akibatnya mereka banyak yang punya masalah ke pembiayaan," kata Teten Masduki.
Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) M Ikhsan Ingratubun mengatakan tren digitalisasi tak bisa dipungkiri harus bisa diadopsi UMKM saat ini.
Baca juga: Pemerintah daerah diharapkan gandeng UMKM dalam pengadaan barang/jasa
Baca juga: Anggota DPR: Kenaikan plafon KUR upaya dorong pemulihan ekonomi
Baca juga: 130 juta produk UMKM terjual selama Shopee Big Ramadhan Sale 2021
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2021
