Tekan impor, Ketua DPD minta pemerintah atur pasar digital

Tekan impor, Ketua DPD minta pemerintah atur pasar digital

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. ANTARA/HO-DPD RI/am.

Ini harus menjadi perhatian bersama, karena UKM kita bisa tergerus kalau kondisi ini tidak diperbaiki
Jakarta (ANTARA) - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta pemerintah membuat regulasi yang mengatur pasar digital, sehingga produk lokal memiliki peluang yang sama besar, mengingat laporan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyebut 93 persen pasar digital diisi oleh produk impor.

"Itu kan artinya produk lokal kita hanya 7 persen saja. Ini harus menjadi perhatian bersama, karena UKM kita bisa tergerus kalau kondisi ini tidak diperbaiki," kata Ketua DPD LaNyalla lewat keterangan resmi diterima di Jakarta, Selasa.

Ketua DPD itu menilai perkembangan pasar digital Indonesia sebenarnya sangat besar. Sayangnya, peran produk lokal masih sangat kecil sehingga perlu digenjot agar bisa tumbuh lebih besar.

"Pemerintah harus mampu mengatur mekanisme pasar digital agar Indonesia tidak hanya menjadi market, tetapi juga menjadi produsen yang dapat mendominasi pasar," sebutnya.

Baca juga: Ketua MPR: Optimalkan ekonomi digital agar UMKM bisa berkembang pesat

Untuk itu, LaNyalla meminta Kementerian Perdagangan (Kemendag) membuat berbagai inisiatif agar produk lokal bisa semakin meningkat di pasar digital. Selain regulasi yang baik, pendampingan kepada kelompok usaha kecil juga diharapkan dilakukan semaksimal mungkin.

"Masalah yang harus jadi perhatian juga soal kemampuan pelaku UKM dan UMKM dalam hal penggunaan teknologi. Ada banyak mbah-mbah di daerah yang punya produk lokal berkualitas tinggi yang tidak kalah saing. Persoalannya, mereka belum melek teknologi makanya butuh pendampingan intens," kata LaNyalla.

Berdasarkan data YLKI, baru 9 juta atau sekitar 10 persen saja UKM dan UMKM yang terhubung ke ekonomi digital. Hal tersebut dinilai Ketua  DPD itu menjadi pekerjaan rumah bersama.

Menurutnya, DPD RI akan menugaskan Komite II yang membidangi urusan perdagangan untuk ikut memberikan pendampingan di daerah. Namun pemerintah daerah juga diminta proaktif dan memiliki terobosan yang mampu membawa banyak pelaku UKM lokal ke ekonomi digital.

"Untuk menjadi tuan rumah pada pasar digital, pemerintah harus serius menumbuhkan pelaku usaha UKM dan UMKM selain kuantitas juga kualitas yang memenuhi standar pasar digital," ujar mantan Ketum PSSI itu.

Baca juga: Pemerintah dinilai perlu fokus perluas akses pasar digital UMKM

LaNyalla pun menyoroti pelaku e-commerce yang menjual produk asing lintas negara dengan melakukan predatory pricing sehingga menghancurkan harga.

"Praktik-praktik ilegal platform itu menghancurkan UKM dan UMKM Indonesia jadi perlu ada regulasi khusus untuk menertibkan mereka agar tidak menjatuhkan produk lokal dengan harga murah, seperti yang beberapa lalu juga sudah menjadi perhatian serius Presiden Jokowi," kata Ketua DPD LaNyalla.

Ia menilai regulasi yang mengatur diskon harga di e-commerce akan menciptakan pasar yang adil bagi produsen dan konsumen. Ia pun menyerukan agar masyarakat lebih mencintai produk dalam negeri.

"Saya berharap agar konsumen Indonesia mendukung perkembangan UKM dan UMKM lokal. Mari bersama-sama kita bantu industri lokal. Belilah barang-barang di platform e-commerce dari pedagang dalam negeri. Dengan kita mencintai produksi lokal, maka UMKM Indonesia bisa naik daun dan membantu pertumbuhan ekonomi negara," kata LaNyalla.

Baca juga: CORE: Konsolidasi Gojek-Tokopedia tak ciptakan monopoli pasar digital

Pewarta: Sella Panduarsa Gareta
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Aceh perluas pemasaran UMKM perikanan dengan bazar dan pasar digital

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar