DEN: Kendaraan listrik bisa tekan defisit transaksi berjalan RI

DEN: Kendaraan listrik bisa tekan defisit transaksi berjalan RI

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (tengah) dan Anggota DEN dari unsur pemangku kepentingan (APK) Satya Widya Yudha (kanan) mencoba motor listrik saat kunjungan kerja APK DEN ke Menhub selaku Anggota DEN dari unsur pemerintah di Lobi Gedung Kemenhub, Jakarta, Selasa (11/5/2021). ANTARA/HO-DEN/am.

Kalau kita punya dua juta sepeda motor listrik, 2.000 mobil listrik, dan 600 bus listrik, maka setidaknya kita bisa menghemat 2,35 juta barel BBM pada 2025
Jakarta (ANTARA) - Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) dari unsur pemangku kepentingan Satya Widya Yudha mengatakan kesuksesan implementasi kendaraan listrik akan mengurangi pemakaian bahan bakar minyak (BBM), sehingga otomatis menekan defisit transaksi berjalan Indonesia.

"Total permintaan BBM sektor transportasi diperkirakan sebesar 244,3 juta barel tanpa kendaraan listrik pada 2025. Namun, kalau kita punya dua juta sepeda motor listrik, 2.000 mobil listrik, dan 600 bus listrik, maka setidaknya kita bisa menghemat 2,35 juta barel BBM pada 2025 tersebut," kata Satya di Jakarta, Jumat, saat menjelaskan hasil kunjungan kerja Anggota DEN dari unsur pemangku kepentingan (APK) ke Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi selaku Anggota DEN dari unsur pemerintah.

Dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Selasa (11/5/2021) tersebut, APK DEN yang hadir adalah Agus Puji Prasetyono, Musri, Satya Widya Yudha, Herman Darnel Ibrahim, Daryatmo Mardiyanto, Eri Purnomohadi, As Natio Lasman, dan Yusra Khan, serta didampingi Sekretaris Jenderal DEN Djoko Siswanto.

Baca juga: Amanat UU, DEN gelar rakor antisipasi kondisi krisis BBM dan elpiji

Menurut dia, pengurangan emisi karbon di sektor perhubungan didominasi oleh subsektor transportasi darat.

"Dengan demikian, gagasan Kemenhub untuk menggenjot penggunaan mobil listrik sangat lah beralasan," ujarnya.

Namun, Satya menilai untuk menarik minat masyarakat memakai mobil listrik secara komersial perlu diberikan insentif baik fiskal, maupun nonfiskal seperti bebas parkir, tidak membayar tarif jalan tol, atau cash back saat pembelian.

Ditambah lagi, lanjutnya, pemerintah harus memulai terlebih dahulu dengan membangun stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) secara masif.

"Pemerintah sudah menargetkan pendirian SPKLU sebanyak 88.045 unit sampai 2025, sementara saat ini baru 57 SPKLU di 35 lokasi. Pembangunan SPKLU ini perlu dipercepat penambahannya," katanya.

Baca juga: DEN: Kompor listrik lebih hemat dan ramah lingkungan

Satya juga mengatakan kunjungan kerja APK DEN tersebut bertujuan mendapatkan masukan penyempurnaan Rencana Strategis (Renstra) DEN 2021-2025, khususnya terkait kebijakan lintas sektoral Kemenhub dalam mencapai target bauran energi.

Menurut dia, penjabaran Renstra DEN 2021-2025 adalah terwujudnya bauran energi nasional berdasarkan prinsip keadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan guna terciptanya ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan energi yang berpedoman pada haluan ideologi Pancasila.

Untuk itu, strategi DEN yang dilakukan antara lain optimalisasi pengawasan pelaksanaan kebijakan energi yang bersifat lintas sektoral meliputi pengawasan implementasi kebijakan energi nasional (KEN), rencana umum energi nasional (RUEN), dan rencana umum energi daerah (RUED) melalui percepatan penetapan regulasi terkait pedoman pengawasan.

Selain itu, tambah Satya, juga dilakukan optimalisasi perumusan kebijakan dan perencanaan energi yang bersifat lintas sektoral, melalui perumusan arah transisi energi dalam jangka panjang secara bertahap, optimalisasi pembinaan dan pendampingan penyusunan RUED melalui peningkatan layanan perencanaan energi daerah, dan melaksanakan persidangan DEN secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Nusarina Yuliastuti
COPYRIGHT © ANTARA 2021

PLN hadirkan SPKLU pertama di Maluku dan Maluku Utara

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar