KBRI usut video warga Papua Nugini dukung kelompok bersenjata Papua

KBRI usut video warga Papua Nugini dukung kelompok bersenjata Papua

Dokumentasi - Patugas berjaga di dekat perbatasan RI dengan Papua Nugini (PNG) di wilayah Skouw, Jayapura, Papua. Selain menjadi garis pembatas negara Indonesia dengan PNG, tempat tersebut sering dijadikan tempat wisata warga Indonesia yang berkunjung ke Jayapura. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A./Koz/ama.

Pemerintah Papua Nugini menghormati kedaulatan NKRI atas wilayah teritorial-nya dan menganggap bahwa isu di provinsi Papua dan Papua Barat adalah isu dalam negeri pemerintah Indonesia
Jakarta (ANTARA) - Duta Besar RI untuk Papua Nugini dan Kepulauan Solomon Andriana Supandy beserta staf KBRI Port Moresby telah melakukan pendekatan dan konfirmasi kepada pemerintah Papua Nugini, terkait beredar-nya video yang menggambarkan dukungan dari sekelompok masyarakat Papua Nugini kepada kelompok bersenjata di Papua, Indonesia.

Dalam keterangan tertulis KBRI Port Moresby, diterima di Jakarta, Sabtu, dijelaskan bahwa beredar-nya video yang menunjukkan sekelompok masyarakat Papua Nugini yang mengaku dari Provinsi East Sepik dan mengenakan seragam militer serta menyatakan dukungan untuk kelompok kriminal bersenjata di Papua---tidak berdampak terhadap hubungan baik antara Indonesia dan Papua Nugini.

Komunikasi antar-pemerintah, dunia usaha, dan yang lebih penting lagi antara masyarakat kedua negara terus berlangsung secara kondusif dan tidak terganggu akibat adanya pembuatan video tersebut.

"Pemerintah Papua Nugini menghormati kedaulatan NKRI atas wilayah teritorial-nya dan menganggap bahwa isu di provinsi Papua dan Papua Barat adalah isu dalam negeri pemerintah Indonesia," demikian keterangan KBRI.

Lebih lanjut disampaikan bahwa pemerintah Papua Nugini menekankan pentingnya semangat kerja sama dan tidak mentolerir tindakan seperti itu kepada kedaulatan wilayah dan integritas Indonesia.

Baca juga: Indonesia bahas peraturan bea dan cukai dengan Papua Nugini

Baca juga: KBRI Port Moresby fasilitasi WNI terkait repatriasi


Sebagai langkah atas munculnya video yang mendiskreditkan Indonesia, pemerintah Papua Nugini telah menugaskan pejabat dan aparat yang berwenang untuk melakukan investigasi di wilayah Provinsi East Sepik karena kekhawatiran dari pemerintah setempat terhadap potensi ancaman keamanan, mengingat kelompok yang membuat video tersebut menggunakan pakaian militer dan menunjukkan senjata api dalam unggahannya.

Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Internasional (Menludag) Papua Nugini Soroi Eoe MP dalam pernyataannya kepada media pada 11 Mei 2021 mengatakan bahwa pernyataan kelompok masyarakat dalam video tersebut merupakan tindakan kriminal. Untuk itu, pemerintah Papua Nugini sedang melakukan investigasi.

Sementara itu, Panglima Angkatan Bersenjata Papua Nugini Mayor Jenderal Gilbert Toropo telah menjelaskan bahwa kelompok yang ada di dalam video tersebut tidak mewakili masyarakat ataupun angkatan bersenjata Papua Nugini.

Lebih jauh lagi pihaknya menyatakan bahwa tindakan kelompok tersebut merupakan makar karena mengklaim telah membentuk pasukan bersenjata di luar dari Angkatan Bersenjata Papua Nugini sebagai institusi yang sah, karena itu pemerintah PNG akan melakukan penegakan hukum kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan video kelompok tersebut.

Selanjutnya, pemerintah Indonesia dan Papua Nugini akan bekerja sama dalam mengusut kasus video tersebut. Sehubungan dengan hal itu, Dubes RI mengimbau agar para WNI baik yang bekerja ataupun tinggal di wilayah Papua Nugini tidak perlu khawatir atas adanya video tersebut.

Sebagai negara tetangga yang berbatasan darat dengan provinsi paling timur Indonesia, yaitu Papua, terdapat interaksi yang cukup tinggi antara Indonesia dengan Papua Nugini.

Interaksi sosial maupun ekonomi secara tradisional kedua negara di sekitar jalur perbatasan yang membentang sejauh kurang lebih 820 kilometer dari sisi utara di Jayapura hingga Merauke di ujung selatan, telah berlangsung sejak puluhan tahun silam.

Hubungan baik bilateral kedua negara terus meningkat seiring dengan komitmen dari pemerintah kedua negara untuk menjunjung tinggi Perjanjian Saling Menghormati, Persahabatan, dan Kerja Sama yang ditandatangani pada 1986.

Baca juga: 155 WNI dipulangkan ke Indonesia dari Papua Nugini

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar