Cak Imin: Pemda Jakarta jangan buat kebijakan standar ganda

Cak Imin: Pemda Jakarta jangan buat kebijakan standar ganda

Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) saat ditemui di Kantor DPP PKB, Jakarta, Kamis (23/7/2020). (ANTARA/ Abdu Faisal)

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin meminta Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta tidak membuat standar ganda dalam sebuah kebijakan.

"Di satu sisi ziarah kubur yang menjadi ritual umat muslim saat Lebaran dilarang dengan alasan mencegah penularan COVID-19 karena terjadi kerumunan massa, namun di sisi lain wisata Ancol dibuka," kata Cak Imin dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Hal itu dikatakannya terkait jumlah kunjungan wisatawan ke Pantai Ancol, Jakarta pada Jumat (14/5) membludak yaitu mencapai sekitar 39.000 pengunjung.

Kondisi Ancol tersebut menjadi "trending topic" di Twitter karena kerumunan wisatawan tersebut dikhawatirkan akan memicu terjadinya klaster baru penyebaran COVID-19.

Gus AMI meminta Pemprov DKI lebih bijak dalam membuat sebuah kebijakan karena kebijakan membuka Pantai Ancol, jelas menimbulkan kerumunan yang sulit dikendalikan.

Baca juga: Ancol batasi pengunjung 36.000 orang per hari

Baca juga: Ancol tutup operasional pada hari ketiga Lebaran


Menurut Ketua Tim Pengawasan Penanganan Bencana COVID-19 DPR RI itu, bagaimana orang mandi di pantai bisa menerapkan protokol kesehatan, karena tidak mungkin menggunakan masker.

"Mau jaga jarak juga bagaimana caranya? Lihat saja berbagai gambar kerumunan yang terjadi di Ancol pada Jumat kemarin," ujarnya.

Ketua Umun DPP PKB itu menilai pemda Jakarta terlambat ketika akhirnya mengambil kebijakan penutupan Ancol pada Sabtu (15/5) pasca-kejadian membludak-nya pengunjung pada Jumat (14/5).

Menurut dia, jangan sampai penutupan sementara dilakukan pada Sabtu (15/5) saja karena keselamatan rakyat harus diprioritaskan karena jangan membuat kebijakan yang justru mengorbankan rakyat.

"Jangan sampai apa yang terjadi di India, terjadi pula di Indonesia akibat sebuah kebijakan yang tidak tepat," katanya.

Baca juga: Ini tautan pengembalian dana pengunjung Ancol

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Baleg DPR: Ada pertentangan ideologi bahas RUU PKS

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar