"Situs porno yang ini saja sampai sekarang masih bisa dibuka bahkan diunduh," ujar seorang pengguna jasa internet, Erwinsyah Putra di Medan, Sabtu.
Ia menjelaskan, sejak awal puasa dirinya sering memperhatikan keberadaan situs porno di internet, guna memastikan kebijakan pemerintah mengenai pemblokiran situs porno terealisasi.
Erwin berharap, pemerintah mendesak para penyedia jasa internet memblokir situs-situs porno itu.
Anggota DPRD Sumatera Utara Rijal Sirait mengatakan, upaya pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memblokir situs porno harus didukung semua pihak.
Upaya itu harus didukung demi kebaikan bangsa ini, khususnya demi menjaga moral dan mental generasi muda, kata anggota dewan dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.
Rijal Sirait berharap mulai saat ini tidak ada lagi situs porno yang bisa diakses masyarakat di tanah air.
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Tifatul Sembiring mengimbau seluruh provider memblokir situs porno agar tidak bisa lagi diakses oleh masyarakat.
Berbicara di Bogor, pekan lalu, ia mengatakan pemblokiran situs porno tidak hanya karena Ramadhan, melainkan sebagai implementasi Undang-Undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta UU Pornografi.
Dalam UU tersebut disebutkan penyelenggara telekomunikasi tidak boleh melanggar asusila, kepentingan umum dan keamanan, disamping juga dilarang mendistribusikan konten pornografi.
UU itu, kata dia, juga mengatur hak pemerintah mencegah masyarakat dari dampak dan bahaya pornografi, serta boleh membatasi atau melakukan pemblokiran.
Bahkan, menurut Tifatul Sembiring, "internet service provider" (ISP) yang tidak melakukan pemblokiran situs porno dapat langsung berurusan dengan kepolisian.(*)
(ANT-023/R009)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2010
gmn menkoinfo????