Anggota DPR minta akhiri polemik 75 pegawai KPK tidak lulus TWK

Anggota DPR minta akhiri polemik 75 pegawai KPK tidak lulus TWK

Anggota Komisi III DPR RI Eva Yuliana (ANTARA/Bambang Dwi Marwoto)

Hasil tes wawasan kebangsaan harus menjadi bahan evaluasi
Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi III DPR RI Eva Yuliana meminta semua pihak untuk segera mengakhiri isu yang seolah-olah menempatkan tarik ulur masalah 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sebagai persoalan perbedaan sikap antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua KPK Firli Bahuri.

"Pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut 75 pegawai KPK yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan belum tentu diberhentikan, menurut saya sudah pas dan tepat," kata Eva dalam keterangannya, di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, 75 pegawai KPK yang diketahui tidak lolos tes, bagaimana pun mereka sudah lama mengabdi, maka semestinya kita harus tetap menghargai dan memberikan perhatian.

Dia meminta pimpinan dan Dewan Pengawas KPK bisa menindaklanjuti arahan Presiden Jokowi, karena telah membuka kebuntuan dan menjawab polemik perihal peralihan status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN).

"Hasil tes wawasan kebangsaan harus menjadi bahan evaluasi baik itu bagi institusi KPK maupun pegawai yang tidak lulus TWK," ujarnya.

Politisi Partai NasDem itu mengaku sependapat dengan kebijakan Presiden, dan selanjutnya diharapkan semua pihak saat ini untuk bisa tetap fokus dan mencermati detail persoalan yang ada secara holistik dan integral, tidak boleh sepenggal-sepenggal.

Menurut dia, bagaimana pun ASN punya mekanisme dan aturan perundangan yang perlu dipatuhi bersama.

"Penegak hukum juga punya mekanisme dan aturan perundangan yang menyertakan standar profesionalisme, independensi, integritas, dan disiplin sendiri," katanya.

Menurut dia, sikap Presiden Jokowi tersebut telah menerapkan kepemimpinan modern, yaitu mengutamakan "check and balances", ada keterbukaan ruang-ruang demokratis yang tetap dijaga dan dipatuhi bersama.

Dia menilai Presiden mampu secara apik menyeimbangkan antara peran ASN dengan peran penegak hukum termasuk proses rekrutmennya.
Baca juga: Pimpinan KPK menyerahkan tindak lanjut laporan pegawai ke Dewas
Baca juga: Lima Pimpinan KPK dilaporkan ke dewan pengawas


Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Budisantoso Budiman
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komisi IX DPR RI apresiasi penanganan DBD di Sleman

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar