Ini tentu berbeda dengan reaksi Fraksi Partai Golkar dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang kendati memberi apresiasi, tetapi menyampaikan beberapa catatan kritis terhadap isi maupun arah Pidato Kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sehubungan Hari Proklamasi Kemerdekaan RI tersebut.
"Ini pidato yang jujur dan realistis kok. Di dalamnya menyampaikan apa-apa yang telah kita capai, juga apa yang belum maksimal, seperti rasio hutang atas PDB turun secara signifikan, kini mencapai 27 persen. Yakni, salah satu yang terendah dalam sejarah Indonesia," kata Sutan Bathoegana.
Sebaliknya dalam pembangunan infrastruktur, lanjutnya, kita masih belum maksimal untuk dapat mendukung investasi, baik lokal maupun asing.
"Itu kan jujur dan realistis namanya," katanya berulang.
Respon Golkar
Secara terpisah, sebelumnya Sekretaris Fraksi Partai Golkar (FPG), Ade Komaruddin memang juga merespons positif sejumlah progres pembangunan sebagaimana dipaparkan Presiden Yudhoyono, tetapi pada beberapa bagian dia memberi beberapa catatan kritis.
"Misalnya saja di bidang pertanian, kami kurang sepakat jika dikatakan bahwa kita memiliki ketahanan pangan yang kuat. Justru kami khawatir dengan hal ini," ujarnya.
Ukurannya, menurutnya, tahun ini tingkat penjualannya (berbagai komoditas hasil bumi kita) sangat rendah.
"Bahkan diprediksi kita akan mengalami krisis pangan tahun ini," kata Ade Komaruddin.
Namun untuk bidang ekonomi secara keseluruhan, pihaknya sepakat APBN kita diprioritaskan ke pembenahan infrastruktur dan program pemberdayaan masyarakat.
"Itu yang paling dibutuhkan sekarang, jangan terlalu royal pada hal-hal rutin saja," tegasnya.
Kemudian di bidang politik, FPG menyarankan, Pemerintah sebaiknya segera mengevaluasi Pilkada Bupati, Walikota dan Gubernur.
"Toh dalam Undang Undang Dasar (UUD) 1945 pesannya hanya harus diselenggarakan secara demokratis. Tak berpesan dilaksanakan secara langsung," katanya.
Pengalaman selama ini, menurut Ade Komaruddin, praktek demokrasi langsung sangat berpotensi menyuburkan korupsi dan instabilitas politik.
Sikap PKS
Sedangkan seorang petinggi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Jazuli Juwaeni ketika menanggapi pokok-pokok Pidato Kenegaraan, terutama menyangkut `PR berat menuntaskan `Reformasi Gelombang Kedua`, mengatakan, pihaknya menilai, substansi pidato tersebut cukup bagus secara normatif.
"Tetapi implementasinya masih harus diuji, terutama dalam menyelesaikan problem ekonomi, terutama menurunkan angka kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja," katanya.
Selain itu, dan ini menurut Fraksi PKS sangat urgen, yaitu, dalam penegakkan hukum, "tidak boleh tebang pilih dan bernuansa politik".
Pemerataan Ekonomi
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XI (Bidang Keuangan dan Perbankan) DPR RI, Harry Azhar Azis (Fraksi Partai Golkar), juga memberikan respons positif terhadap target-target ekonomi yang tergambar dalam beberapa variabel makro.
Namun, menurutnya, Fraksi Partai Golkar (FPG) di DPR RI mengingatkan tantangan sangat berat masih menghambat proses pemerataan ekonomi.
"Ekonomi relatif membaik. Tetapi pemerataan tetap menjadi tantangan ke depan. Jurang (antara yang kaya dan miskin) masih sangat besar, karena masih butuh program terobosan pro rakyat yang semakin menyebar ke seluruh pelosok, jangan cuma di lokasi tertentu," kata salah satu petinggi FPG DPR RI, Harry Azhar Azis di Jakarta, Senin.
Politisi senior Partai Golkar yang juga mantan Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI juga mengatakan, isi pidato secara umum bagus.
"Pidato yang bagus dan menggugah saya kira. Capaian target ekonomi yang baik dipaparkan cukup baik dari tahun ke tahun. Dan itu memang layak diungkapkan sesuai tema kesejahteraan, demokrasi dan keadilan," tegas Harry Azhar Azis.
Hal senada dinyatakan rekannya sesama anggota FPG di Komisi XI (Bidang Keuangan dan Perbankan) DPR RI, Edison Betaubun, yang mengatakan, Pidato Kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menunjukkan adanya peningkatan pembangunan dalam berbagai aspek.
"Itu yang patut diparesiasi. Begitu pula konsistensi Presiden untuk terus meningkatkan Demokrasi, khususnya demokrasi langsung, juga Penegakkan Hukum dan HAM serta Pemberantasan Korupsi," ujarnya.
Namun yang lebih menyejukkan, menurutnya, ialah, Presiden Yudhoyono sangat memberikan perhatian pada peningkatan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan.
"Hal ini harus mampu diterjemahkan seluruh jajaran Pemerintahan dalam program dan anggaran," tandas Edison Betaubun lagi.
(M036/S026)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2010
