ujungnya adalah kesejahteraan masyarakat NTBMataram (ANTARA) - Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Hj Sitti Rohmi Djalilah mendukung rencana Alas Strait Green Regional Development Program atau Program Pembangunan Ekonomi Hijau Selat Alas yang didanai dari GCF (Dana Iklim Hijau) Indonesia.
"Apalagi konsep dalam program ini berbasis lingkungan, memanfaatkan konsep eko dan pemberdayaan masyarakat," kata Wagub NTB saat menerima audiens dan kunjungan Ketua Konsorsium Program Pembangunan Ekonomi Hijau Selat Alas NTB H Rosyadi Sayuti di Aula Pendopo Wagub NTB di Mataram, Rabu.
The Green Climate Fund (GCF) adalah dana yang didirikan dalam kerangka UNFCCC untuk membantu negara-negara berkembang dalam menjalankan praktik-praktik adaptasi dan mitigasi menghadapi perubahan iklim.
Menurut Rohmi, konsep program berbasis lingkungan yang ditawarkan kepada pemerintah daerah ini, sejalan dengan program unggulan NTB Gemilang, seperti NTB Hijau, Zero Waste dan industrialisasi kawasan penangkapan budi daya lobster.
Baca juga: Komitmen ekonomi hijau Jokowi perlu dukungan APBN 2022
Program ramah lingkungan ini juga menurut Wagub, dapat saling mendukung sumber daya yang ada di sekitar kawasan tersebut. Seperti bagaimana membangun dermaga yang menggunakan sumber daya listrik dan tenaga surya, kapal yang menggunakan tenaga surya atau listrik dan serba ramah lingkungan.
Sehingga industrialisasi produk laut, seperti budi daya lobster, ikan, rumput laut, terumbu karang tidak tercemar karena semua konsep program berbasis lingkungan. Selain itu, konsep pemberdayaan masyarakat juga mampu mendukung ekonomi masyarakat demi kesejahteraannya.
Wagub juga meminta regulasi dan aturan terkait pengelolaan lingkungan di sekitar ditegakkan.
"Karena tugas kita adalah bagaimana menghadirkan rasa aman untuk para investor yang berinvestasi di NTB," tegasnya.
Lebih lanjut, masyarakat sebagai penerima manfaat juga diharapkan partisipasi dan dukungannya.
Ia juga meminta agar koordinasi dan kolaborasi terus dibangun antara Forkopimda kabupaten/kota dan provinsi, untuk mensukseskan program tersebut.
"Bila ada kendala teknis di lapangan dapat segera teratasi dengan mudah dan cepat," katanya.
Baca juga: Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dapat tingkatkan kualitas hidup
Ketua Konsorsium Program Pembangunan Ekonomi Hijau Selat Alas NTB, Rosiady Sayuti menyampaikan bahwa konsorsium ini merupakan gabungan antara Universitas Mataram, Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), dan PT Eco Solutions Lombok, yang mengusulkan Program Pembangunan Ekonomi Hijau Selat Alas.
"Menurut berbagai pakar dunia Selat Alas merupakan kawasan yang sangat indah dengan potensi yang luar biasa, karena dekat dengan kawasan pegunungan dan pantai yang bagus di antara pulau Lombok dan Sumbawa," kata Rosiady.
Program berbasis lingkungan ini difokuskan pada wilayah Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Lombok Timur. Dengan menitikberatkan pada pembangunan ekonomi bernuansa lingkungan. Mulai dari pariwisata, transportasi laut, budidaya laut, dan pembangunan medical tourism berbasis tanaman obat-obatan bernilai ekonomi tinggi.
"Jadi kapal yang dioperasikan di sana adalah kapal bertenaga surya atau listrik, sehingga tidak mengganggu budi daya perikanan seperti lobster dan lain-lain," sebut mantan Sekda NTB ini.
Selain itu, ia juga yang menjadi fokus kegiatan ini adalah reboisasi dan reforestrasi pada 2 kabupaten, pembangunan pabrik berbasis lingkungan di KSB, pabrik industri bambu, pabrik pengolahan tailing dan abu dari PLU di Benete yang akan dijadikan bahan bangunan, serta perumahan berbasis lingkungan dan tahan gempa.
Baca juga: Kepala Bappenas: Ekonomi hijau jadi tujuan utama transformasi ekonomi
Ia menjelaskan, perkiraan nilai pembangunan ini sekitar Rp700 miliar hingga Rp1 triliun. Sumber dananya merupakan patungan dari lembaga internasional GCF, pihak swasta dan sebagian infrastrukturnya dari Pemerintah Daerah.
"Tujuan utamanya jelas, untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, dan ujungnya adalah kesejahteraan masyarakat NTB," ucap Bang Ros sapaannya.
Sementara itu, Komisaris Utama PT Eco Solutions Lombok NTB Indonesia, John Laurence Higson mengimbau Pemprov NTB agar menyelesaikan semua kendala teknis di lapangan.
"Sehingga program ini dapat berjalan dengan lancar dan sesuai rencana," tegasnya.
GCF bertujuan untuk mengkatalisasi aliran pendanaan untuk berinvestasi dalam pembangunan rendah emisi dan tahan iklim, mendorong perubahan paradigma dalam respons global terhadap perubahan iklim.
Baca juga: Wamen LHK: Ekowisata dapat jadi penggerak ekonomi hijau Indonesia
Baca juga: ADB: Pertumbuhan harus beralih ke ekonomi hijau, cegah perubahan iklim
Pewarta: Nur Imansyah
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2021
