"Pemerintahan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkesan memberikan kado buruk di hari perayaan kemerdekaan Indonesia dengan membarter Petugas Penjaga Wilayah Perairan Perbatasan Indonesia yang ditangkap secara paksa oleh `Marine Polis`Malaysia dengan nelayan pencuri ikan," kata mantan Anggota Komisi I DPR RI itu kepada ANTARA News, di Jakarta, Rabu.
Model penyelesaian seperti ini, menurut DPP PDI Perjuangan, menunjukkan, pemerintah saat ini mengorbankan kedaulatan demi diplomasi seribu teman, tanpa musuh (thousand friends, zero enemy) yang dipidatonegarakan Presiden pada 16 Agustus 2010 di depan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI.
"Pemerintah mengorbankan Petugas Penjaga Perairan Perbatasan RI yang sedang menjalankan tugas demi citra dan pencitraan. Kami berpendapat, sikap lemah ini akan menurunkan moral petugas yang menjaga perbatasan, karena tidak dilindungi oleh Pemerintah yang tidak berkarakter," kata Andreas Pareira.
Ia mengemukakan, bangsa dan negara ini akan terus menerus dilecehkan oleh negara tetangga dan negara-negara di dunia, selama pemimpinnya tidak punya sikap dalam berdiplomasi, malah mengorbankan kedaulatan demi konsep politik luar negeri yang lemah karakter.
Sementara itu, Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar), Ahmed Zaki Iskandar, mendesak Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI segera meminta penjelasan resmi pihak Malaysia mengenai insiden perbatasan di Perairan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) tersebut.
"Kami tetap mengecam kerasa perlakuan aparat Kepolisian Malaysia yang telah menangkap dan menembakkan senjatanya di wilayah perairan Republik Indonesia," ujarnya.
Memurut Zaki Iskandar, harus ada penjelasan resmi, mengapa mereka melakukan dua tindakan brutal itu.
"Malaysia kami nilai sudah jauh melampaui toleransi sebagai negara sahabat. Mestinya, atas kejadian ini, Pemerintah RI harus menarik Duta Besar (Dubes) kita dari Malaysia. Ini sebagai bentuk protes keras kita terhadap perlakuan aparat Malaysia," katanya.
Zaki Iskandar juga meminta pihak Kemenlu RI jangan selalu bersembunyi di balik alasan belum adanya perjanjian formal tentang batas wilayah, karena jika ini terus jadi alasan, semakin banyak lagi berjatuhan korban di pihak Indonesia.
(T.M036/P003)
Editor: Priyambodo RH
COPYRIGHT © ANTARA 2010
Rabu, 18 Agustus 2010 14:52 WIB
Percuma ANGGOTA DPR berteriak kalau PEMERINTAH lembek, jgn kan thdp MALAYSIA terhadap ORMAS yg berbuat ANARKIS saja dibiarkan hanya sebagai rakyat cuma mengingatkan waspada thdp serangan dr luar ( MALAYSIA ) dan dari dlm ORMAS-ORMAS yg selama ini bertindak anarkis krn ke 2 ini yg merongrong kewibawaan PEMERINTAH.
Rabu, 18 Agustus 2010 12:58 WIB
Pemerintahan yang dulu jarang dilecehin (Gus Dur & Megawati), pemerintahan sekarang kok sering ya, padahal presidennya mantan tentara. Kok bisa ya?
Rabu, 18 Agustus 2010 12:14 WIB
Apapun alasannya, yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia adl barter (menukar pejabat negara dengan maling). Pemerintah kita seolah tak berdaya mengangkal keusilan Negeri Jiran tersebut krn kita lemah. Jujur saja; dari segi teknologi militer jika terjadi perang antara Indonesia melawan negeri Jiran kita sulit unt menang. Mk kita terus dilecehkan Malasyia dan kita selalu menuruti kehendaknya (bersikap lunak). Mungkin yg ada dibenak pemimpin kita seperti pepatah Jawa: Sopo ngalah dhuwur wekasane.
Rabu, 18 Agustus 2010 11:50 WIB
please dunk jangan cuma bisa kecam dan meledek doank..
bantu jalan keluarnya...
menjadi oposisi bukan hanya sekedar mengecam, tapi membantu negara dengan cara yang lain...
jika tiba giliran nanti memerintah apa bisa menjamin menjadi lebih baik dari yang sekarang?