"Saya sih maunya sekitar satu bulanlah sudah beres, paling lama," kata Kepala BKPM Gita Wirjawan di Jakarta, Rabu.
Gita menyatakan itu usai penandatanganan nota kesepahaman antara Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kepala BKPM tentang Koordinasi Fasilitasi dan dukungan pelaksanaan percepatan realisasi proyek kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur.
Menurut dia, percepatan realisasi investasi proyek PPP tersebut akan bisa terjadi karena layanan perizinan dilakukan satu pintu oleh BKPM saja.
"Ini saya berani bicara dengan dukungan Undang-undang pembebasan lahan yang akan keluar dan dukungan Menteri Keuangan yang sangat proaktif baik dalam konteks penyandang dana atau pemberian jaminan," ujarnya.
Gita menjelaskan dengan adanya kerjasama itu maka proyek PPP yang ditawarkan kepada investor yang telah tertunda pelaksanaannya selama delapan tahun akibat sulitnya pembebasan lahan maupun masalah pembiayaan akan bisa direalisasi segera.
"Investor tidak perlu pergi ke kementerian lagi (untuk perijinan), mereka hanya perlu ke BKPM saja, selama nama-nama proyek itu ada di buku PPP yang baru. Dan kalaupun mereka mau komplain, mereka datang ke saya saja, pertanggungjawabannya ke saya," tuturnya.
Gita memperkirakan buku PPP yang sedang difinalisasi oleh Bappenas akan selesai pada September 2010. Menurut dia, dalam buku itu akan dicantumkan lima proyek PPP yang strategis yang diprioritaskan pelaksanaannya.
Konsep PPP adalah bentuk kerjasama dalam penyediaan infrastruktur berdasarkan perjanjian antara menteri/ kepala lembaga/ kepala daerah dengan badan usaha yang ditetapkan melalui pelelangan umum.
Gita menyebutkan lima proyek infrastruktur yang menurutnya layak masuk dalam buku PPP adalah proyek pembangkit listrik, rel kereta listrik Manggarai-Soekarno Hatta, kilang minyak dan pelabuhan ekspor impor.
"Kalau kita sih pendekatannya merujuk pada keamanan nasional, kemudian infrastruktur yang mendasar. Kalau ada bisa satu pembangkit listrik, satu rel link ke Manggarai ke Soekarno Hatta, bisa juga kilang, satu lagi mungkin bisa pelabuhan," tambahnya.
Menteri PPN/Kepala Bappenas, Armida Alisyahbana mengatakan dengan adanya nota kesepahaman yang ditandatanganinya tersebut maka pelaksanaan tugas persiapan proyek PPP infrastruktur akan lebih terkoordinasi dengan baik.
(E014/B010)
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2010
