Yang ingin dijaga keseimbangannya adalah penanganan COVID-19 dan juga pertumbuhan ekonominya
Jakarta (ANTARA) - Program "Work From Bali" atau bekerja dari Bali merupakan suatu kebijakan yang dirancang dalam rangka menjaga keseimbangan antara penanganan guna mengatasi pandemi serta menjaga pertumbuhan ekonomi, khususnya dalam membantu membangkitkan kembali kinerja perekonomian Bali.

"Yang ingin dijaga keseimbangannya adalah penanganan COVID-19 dan juga pertumbuhan ekonominya," kata Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenko Marves Odo R.M. Manuhutu dalam konferensi virtual terkait Work From Bali yang digelar, Sabtu.

Odo mengingatkan bahwa berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa proses vaksinasi paling cepat dan paling tinggi di Indonesia adalah di Bali, di mana hal itu disengaja oleh pemerintah dengan tujuan agar dapat menimbulkan kepercayaan kepada publik secara luas bahwa Bali adalah tempat yang aman yang bisa dikunjungi.

Apalagi, ia mengingatkan bahwa kinerja perekonomian Bali mengalami kontraksi yang cukup dalam yaitu minus 9,36 persen yoy pada kuartal I-2021, yang dampaknya bisa dilihat bila mengunjungi Bali.

"Banyak hotel (di Bali) yang beroperasi dengan minimum capacity yaitu sekitar 10 persen," katanya dan menambahkan bahwa ini untuk membayar gaji saja kurang memadai dan sebuah hotel untuk bisa membayar perawatan paling tidak occupancy rate atau tingkat keterisiannya harus sekitar 30-40 persen.

Mengenai kebijakan Work From Bali, masih menurut dia, hal itu tercetus karena melihat bahwa pelaksanaan Bali Investment Forum beberapa waktu lalu ternyata bisa meningkatkan tingkat keterisian dari sebelumnya 8-10 persen, maka selama penyelenggaraan ajang tersebut bisa naik sampai sekitar 50 persen.

Dengan demikian, program tersebut bila dijalankan maka diharapkan akan dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan juga menggairahkan kembali aktivitas perekonomian di Pulau Dewata yang sedang terpuruk.

Senada, Kepala BI Perwakilan Bali Trisno Nugroho mengingatkan bahwa struktur perekonomian Bali itu sekitar 52-56 persen sangat bergantung kepada sektor pariwisata.

"Seperti halnya kereta api, lokomotif ekonomi Bali itu sejak lama adalah pariwisata," kata Trisno dan menambahkan bahwa karena pariwisata adalah sektor terparah dampaknya akibat pandemi, maka Bali pasti juga sangat terkena dampaknya.

Trisno memprediksi bahwa sampai akhir 2021 ada kemungkinan pertumbuhan Bali berpotensi untuk kontraksi atau mengalami penurunan, yang merupakan hal kontras dengan kondisi di tempat atau pulau lain yang sudah ada mengalami pertumbuhan yang positif.

Ia juga menyebutkan bahwa kebijakan "Work From Bali" selaras dengan program di negara lain yang fokus wisatanya kepada pasar domestik.

Bali, masih menurut dia, harus dijaga sebagai salah satu destinasi pariwisata terbaik di dunia karena bila tidak akan tertinggal dari kompetitor regionalnya seperti Bangkok, Singapura, dan Kuala Lumpur.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali I Putu Astawa mengemukakan bahwa dalam kondisi normal, Bali berkontribusi sangat besar kepada perekonomian nasional seperti dari devisa, di mana sekitar 40 persen kontribusi berasal dari kunjungan wisatawan mancanegara ke Pulau Dewata tersebut.

Putu Astawa juga mengingatkan bahwa sektor pariwisata di Bali juga menampung jutaan tenaga kerja, tidak hanya asal Bali semata, tetapi juga menyediakan lapangan pekerjaan bagi berbagai kalangan masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia.

Ia berpendapat bahwa kebijakan Work From Bali adalah hal yang sangat melegakan yang ke depannya diharapkan dapat bisa menumbuhkan semangat dan optimisme di dalam sektor pariwisata agar para pelaku usahanya juga tidak menjadi frustrasi.

Sebelumnya, Kemenko Marves melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Dukungan Penyediaan Akomodasi untuk Peningkatan Pariwisata The Nusa Dua Bali dengan ITDC pada Selasa (18/5).

MoU tersebut dibuat sebagai upaya dalam mendukung peningkatan pariwisata Bali, di mana Kemenko Marves dan tujuh kementerian/lembaga di bawah koordinasi Kemenko Marves akan melaksanakan program Work From Bali (Kerja dari Bali). Ke tujuh kementerian itu yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian ESDM, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Investasi/BKPM.

Sebanyak 16 hotel yang berada dalam kawasan The Nusa Dua telah berkoordinasi dengan Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) selaku pengelola kawasan pariwisata The Nusa Dua untuk melakukan kerja sama dalam penyediaan akomodasi dan fasilitas hotel dengan Kemenko Marves.

Baca juga: Kemenko Marves ungkap alasan di balik kebijakan Work From Bali
Baca juga: DPRD Bali dukung program Kemenko Marves gaungkan "Work From Bali"

Baca juga: Pariwisata DIY siap dukung "work from destination"
 

Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2021