Menurut dia, di Jakarta, Jumat, persoalan pemilu yang berbiaya tinggi, praktik politik uang dan kecurangan yang terjadi lebih disebabkan oleh pengaturan yang masih lemah.
"Pemerintah harus menyusun desain penyelenggaraan pemilu di Indonesia," katanya, yang ditemui setelah acara buka puasa bersama yang diselenggarakan Bawaslu.
Ia mengatakan pengaturan pelaksanaan pemilu presiden, legislatif, dan kepala daerah masih mengandung banyak kelemahan. Selain itu ada ketidakcocokan antara satu aturan dengan aturan lain sehingga menyebabkan masalah di lapangan.
"Pemerintah punya tugas untuk memastikan bahwa kapasitas pengaturan memungkinkan untuk menutup dan meminimalisasi persoalan menyangkut penyelenggaraan pemilu," katanya.
Untuk itu, aturan tentang pelaksanaan tentang pemilu harus diatur sedemikian rupa sehingga tidak memberikan celah bagi terjadinya kecurangan.
"Peraturan-peraturan itu perlu disinkronisasi dan disesuaikan dengan kondisi terakhir. Saat ini modus yang digunakan oknum-oknum jauh lebih canggih, di suatu daerah yang menyelenggarakan pemilu kepala daerah dilaporkan ada pengerahan massa untuk mengakali aturan," katanya.
Sementara itu, ditemui pada kesempatan yang sama anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Syamsulbahri mengatakan peraturan tentang penyelenggaraan pemilu seharusnya tidak memberikan ruang bagi kecurangan dan mengandung multitafsir.
Presiden Prihatin
Sebelumnya, pada Pidato Kenegaraan dalam rangka HUT ke-65 Proklamasi Kemerdekaan RI, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (16/8) mengatakan merasa prihatin dan mencemaskan perkembangan demokrasi berbiaya tinggi khususnya dalam pemilihan umum kepala daerah atau pilkada.
"Sudah sering kita dengar, seorang kandidat dengan timnya harus mengeluarkan uang yang begitu banyak. Kecenderungan ini berdampak negatif pada moral, etika, dan budaya politik kita," kata Presiden.
Memang perlu biaya besar dalam kegiatan politik seperti pilkada, kata Presiden di depan Sidang Bersama DPR dan DPD di Gedung MPR/DPR Jakarta.
Namun, menurut Yudhoyono, di samping sumbernya harus legal, besarannya pun tidak boleh melampaui batas kepatutannya.
Ia juga mengungkapkan, pilkada di sejumlah wilayah diwarnai praktik-praktik tidak terpuji mulai dari politik uang hingga terjadinya aksi-aksi anarkis.
"Kita semua mengetahui bahaya dari praktik-praktik buruk ini terhadap integritas demokrasi kita. Meluasnya politik uang hanya akan membawa kesengsaraan bagi rakyat," ujarnya. (H017/K004)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2010
