"Pemantauan rekruitmen TKI itu sudah dilakukan sejak Jumat (20/8) yang diawali di Kantor Layanan TKI Satu Pintu (LTSP) Mataram," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Mokhlis, usai pertemuan koordinasi dengan pejabat Malaysia itu di Mataram, Sabtu.
Pertemuan koordinasi itu juga dihadiri Sekretaris Dewan Pengurus Daerah (DPD) Asosiasi Pengusaha Jasa TKI (Apjati) NTB M. S. Kasdiono, dan pengelola perusahaan pengerah jasa TKI lainnya.
Sementara pejabat Malaysia yakni Ketua Pengerah Tenaga Kerja Kementerian Sumber Manusia Malaysia Datuk Sh. Yahya Bin Sh. Muhammad, dan para pendampingnya.
Mokhlis mengatakan, pejabat Malaysia itu sempat mengikuti proses rekruitmen TKI dari awal hingga akhir atau sampai penerbitan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) saat memantau Kantor LTSP Mataram.
Pejabat perburuhan Malaysia itu juga sempat mencermati berbagai dokuman TKI yang akan dipekerjakan di luar negeri, terbanyak tujuan Malaysia.
"Dia lihat semua tahapan rekruitmen TKI, dan sempat menyatakan puas dan memuji pola pelayanan satu pintu yang dianggap efektif dan efesien serta memudahkan para peminat TKI di luar negeri," ujarnya.
Kunjungan pejabat perburuhan Malaysia itu di wilayah NTB akan berlangsung hingga Minggu (22/8).
Selama ini TKI yang ditempatkan di berbagai negara masih didominasi TKI informal terutama penata laksana rumah tangga (PLRT) atau pembantu rumah tangga (PRT) di Arab Saudi dan di perkebunan sawit di Malaysia.
Sementara kiriman uang TKI NTB baru mencapai Rp600 miliar per tahun sebab TKI yang ditempatkan di luar negeri didominasi tenaga kerja informal.
Pada tahun 2009 jumlah TKI NTB yang bekerja di luar negeri mencapai 53.731 orang, terdiri dari 32.903 orang laki-laki dan 20.828 orang perempuan.
Padahal, selama ini cukup banyak permintaan tenaga kerja formal seperti bidan dan perawat, antara klain dari Jepang dan Amerika Serikat (AS).
(ANT/A024)
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2010
