WHO tetapkan target baru soal vaksinasi negara termiskin

WHO tetapkan target baru soal vaksinasi negara termiskin

Tangkapan Layar: Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus menyampaikan sambutan pada pembukaan Bali Democracy Forum ke-13 di Nusa Dua, Bali, Kamis (10/12/2020), lewat tayangan video yang disiarkan di kanal Youtube resmi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (ANTARA/Genta Tenri Mawangi)

Jenewa (ANTARA) - Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan target baru untuk melindungi negara-negara termiskin, saat pandemi COVID-19 diperburuk dengan "skandal ketidakadilan" dalam distribusi vaksin.

Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus memperingatkan bahwa tidak ada negara yang boleh berasumsi telah "keluar dari masalah" --tidak peduli seberapa tinggi tingkat vaksinasinya-- selama virus SARS-CoV-2 dan variannya masih menyebar ke wilayah-wilayah lain.

"Dunia masih berada dalam situasi yang sangat berbahaya," kata Tedros pada pembukaan pertemuan tahunan menteri kesehatan dari 194 negara anggota WHO, Senin.

"Sampai hari ini, lebih banyak kasus yang dilaporkan sepanjang tahun ini dibandingkan seluruh tahun 2020. Pada tren saat ini, jumlah kematian akan melampaui total tahun lalu dalam tiga minggu ke depan. Ini sangat tragis," ujar Tedros, memaparkan.

Dia mengatakan lebih dari 75 persen dari semua vaksin telah diberikan hanya di 10 negara.

"Tidak ada cara diplomatis untuk mengatakannya: sekelompok kecil negara yang membuat dan membeli sebagian besar vaksin dunia mengendalikan nasib bagian dunia lainnya," tutur Tedros.

Fasilitas COVAX, yang dijalankan oleh WHO dan Aliansi Vaksin GAVI, telah mengirimkan 72 juta dosis vaksin ke 125 negara dan ekonomi sejak Februari --hampir tidak cukup untuk satu persen populasi mereka, kata Tedros.

Dia mendesak negara-negara untuk menyumbangkan dosis vaksin bagi COVAX agar 10 persen populasi semua negara sudah dapat diinokulasi pada September dan 30 persen populasi pada akhir tahun. Itu berarti akan ada 250 juta orang lagi yang divaksin hanya dalam empat bulan.

"Penting untuk menghentikan penyakit dan kematian, menjaga petugas kesehatan kita aman, membuka kembali masyarakat dan ekonomi kita," kata Tedros.

Tedros juga meminta produsen vaksin agar memberikan COVAX hak pertama untuk menolak volume baru vaksin, atau menyerahkan 50 persen volume mereka untuk COVAX tahun ini.

Presiden Prancis Emmanuel Macron menyerukan agar WHO diberdayakan untuk mengunjungi negara-negara dengan cepat jika terjadi wabah yang berpotensi memicu pandemi, dan untuk mengakses data.

Macron dan Kanselir Jerman Angela Merkel, dalam pidato terpisah yang direkam sebelumnya kepada majelis, menyerukan agar pendanaan badan PBB ditingkatkan. Kedua pemimpin juga mendukung gagasan perjanjian internasional baru untuk mencegah pandemi.


Sumber: Reuters

Baca juga: G7 didesak untuk menyumbang dalam skema berbagi vaksin COVAX

Baca juga: Indonesia terima batch ketiga vaksin AstraZeneca dari fasilitas COVAX


 

Presiden minta para pemimpin dunia cermati kesenjangan vaksin

Penerjemah: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Tia Mutiasari
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar