Anggota DPR minta pemerintah peroleh sertifikasi vaksin Sinovac

Anggota DPR minta pemerintah peroleh sertifikasi vaksin Sinovac

Anggota DPR RI Nusron Wahid (ANTARA/ Abdu Faisal)

Jakarta (ANTARA) -
Anggota DPR RI Nusron Wahid dari Fraksi Partai Golkar meminta pemerintah dan Bio Farma untuk mengoptimalkan diplomasi dan usaha guna memastikan vaksin Sinovac segera memperoleh sertifikasi dari WHO.
 
Nusron dalam siaran persnya, di Jakarta, Selasa, menyebutkan, kepastian itu berkaitan dengan nasib calon jamaah haji asal Indonesia yang mayoritas mendapatkan vaksin Sinovac.
 
Sementara di sisi lain, Pemerintah Kerajaan Arab Saudi sudah mengumumkan bahwa musim haji tahun ini dibuka dengan kuota terbatas.

Baca juga: Bio Farma ungkap opsi RI bisa lolos syarat haji Pemerintah Saudi
 
"Beberapa negara sudah diberitahu alokasi kuotanya. Namun sampai saat ini, Indonesia belum dapat alokasi kuota yang disebabkan karena vaksin Sinovac yang dipakai Indonesia belum dapat sertifikasi dari WHO," kata Nusron Wahid dalam RDP dengan Dirut PT Bio Farma Holding Honesti Basyir, di komplek parlemen, Jakarta.
 
Menurut mantan Ketua Umum GP Ansor ini, sungguh ironis kalau sampai umat Islam di luar Indonesia bisa berangkat haji, sedangkan Muslim Indonesia tidak bisa berangkat karena pilihan vaksin yang dibeli pemerintah tidak diakui atau belum mendapatkan sertifikasi dari WHO.
 
"Ini akan jadi masalah serius, sebab yang memilih vaksin bukan umat Islam Indonesia, tapi pemerintah dan Bio Farma. Akan jadi ironis dan tragis kalau sudah mahal-mahal dibeli dengan dana negara, ternyata tidak memudahkan umat Islam untuk bisa naik haji," papar tokoh NU ini.

Baca juga: Pemerintah terima pasokan bahan baku 8 juta dosis vaksin Sinovac
 
Oleh karena itu, Nusron meminta pemerintah dan Bio Farma segera mengusahakan agar vaksin Sinovac segera mendapat sertifikasi dari WHO.
 
"Kalau tidak segera mendapatkan sertifikasi WHO dan kemudian imbasnya Indonesia tidak mendapatkan kuota haji maka akan menjadi tsunami opini dan diskriminasi," ujarnya.
 
Sebaliknya, kalau sertifikasi WHO segera keluar, maka bisa dijadikan sebagai alat atau sarana diplomasi agar sebagian umat Islam masih bisa naik haji seperti negara-negara lain.

Baca juga: Pakar usulkan penelitian Sinovac dipublikasikan jurnal internasional
 
Sementara itu Dirut PT Bio Farma Holding, Honesti Basyir memperkirakan dalam satu atau dua pekan ke depan diharapkan vaksin Sinovac sudah mendapatkan sertifikasi dari WHO.
 
"Kita sudah berusaha maksimal dan akan kita push agar vaksin Sinovac bisa diterima di Pemerintah Arah Saudi," katanya.
 

Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Herry Soebanto
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Baleg DPR: Ada pertentangan ideologi bahas RUU PKS

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar