"Target tersebut bagian dari kerjasama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan WWF yang disepakati Senin (23/8), untuk meningkatkan keberlanjutan pengelolaan sumber daya ikan," kata Kepala Pusat Data, Statistik dan Informasi KKP, Soen`an H. Poernomo, dalam siaran persnya di Padang, Rabu.
Soen`an mengutip hal itu dari Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, M. Syamsul Maarif dan mengatakan WWF juga mendorong terjadinya reformasi pada sektor perikanan menuju praktek-praktek perikanan yang berkelanjutan, khususnya untuk perikanan tuna, kerapu, kakap dan udang budidaya.
Di sektor produksi perikanan, katanya WWF telah menyusun berbagai panduan praktek pengelolaan perikanan terbaik, dengan tujuan akhir memperoleh sertifikasi ekologis dari Marine Stewardship Council (MSC).
"Kerjasama kedua lembaga ini bertujuan mewujudkan upaya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab baik di dalam maupun di luar kawasan konservasi, serta memperkuat upaya-upaya KKP dalam rangka memenuhi kebijakan dalam hal ketahanan pangan (food security) dan keberlanjutan pangan (food sustainability) terhadap produk-produk perikanan," katanya.
Ruang lingkup kerjasama adalah mendorongkan praktik perikanan yang ramah lingkungan dan bertanggung jawab, praktek pengelolaan kawasan terbaik, penelitian dan kajian kebijakan perikanan dan pengelolaan sumber daya laut, pendidikan dan penyuluhan serta kampanye mengenai konservasi ekosistem laut, dan perlindungan satwa laut terancam punah.
"Kerjasama tersebut sendiri berlangsung empat tahun, dan akan dievaluasi setiap tahunnya," katanya.
Untuk setiap program kerjasama dibawah payung nota kesepahaman itu, maka kedua lembaga akan membuat perjanjian kerjasama sebagai turunan dari kesepakatan, sesuai dengan kebutuhan teknis terkait.
Ruang lingkup kerjasama KKP dengan WWF meliputi, penciptaan dan pengembangan usaha perikanan Indonesia yang berkelanjutan dan bertanggung jawab, optimalisasi dan efektifitas pembangunan, pelaksanaan, dan pengembangan kawasan konservasi laut, termasuk terhadap flora dan fauna laut yang dilindungi dan terancam punah.
Berikutnya, fasilitasi upaya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab, baik di lingkup nasional maupun regional, penyelenggaraan kegiatan pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan kampanye publik mengenai konservasi sumber daya kelautan dan perikanan beserta ekosistemnya.
Penelitian dan pengembangan serta kajian kebijakan, terkait dengan konservasi sumber daya kelautan dan perikanan beserta ekosistemnya.
Ia mengatakan, kini KKP telah menetapkan visi, Indonesia sebagai negara penghasil produk perikanan terbesar pada tahun 2015.
Namun demikian, peningkatan produksi tersebut dilaksanakan dengan tetap memperhatikan perlindungannya sebagaimana tertuang pada salah satu grand strateginya ujar Syamsul.
Memperkuat upaya pelestarian sesungguhnya berarti melindungi ketersediaan pangan dari laut dalam jangka panjang.
WWF dengan kapasitasnya sebagai organisasi konservasi akan sangat membantu kerja pemerintah khususnya melalui program-program penelitian bersama, dalam penyusunan rencana pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan pelatihan dan kampanye publik lanjut Syamsul.
Sektor kelautan dan perikanan berkontribusi terhadap PDB Nasional sebesar 3,12 persen pada tahun 2009 atau mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2008 sebesar 2,75 persen.
Pendapatan Negara berupa devisa dari ekspor produk perikanan mencapai 2,4 milyar dolar AS pada tahun 2009, sekaligus menjadi sumber mata pencaharian penduduk Indonesia yang mencapai 6,43 juta orang atau meningkat sebesar 3,54 persen dari tahun 2008.
Dalam beberapa tahun belakangan ini laju pertumbuhan produksi perikanan budidaya meningkat lebih signifikan dibandingkan dengan perikanan tangkap.
Kegiatan perikanan budidaya sangat strategis karena menjadi andalan KKP kedepan dalam menjaga ketersediaan protein hewani yang terjangkau.
(T.F011/P003)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2010
