Anggota DPR dukung optimalisasi program peremajaan sawit rakyat

Anggota DPR dukung optimalisasi program peremajaan sawit rakyat

Anggota Komisi IV DOR RI Mindo Sianipar menjadi pembicara utama pada Focus Group Discussion (FGD): "Optimalisasi Program Nasional Peremajaan Sawit Rakyat dalam Mendukung Kedaulatan Pangan dan Energi" di Kota Bogor, Kamis (27/5/2021).  (ANTARA/Foto: Riza Harahap)

Bogor (ANTARA) - Anggota DPR RI mendukung langkah Kementerian Pertanian dalam melakukan optimalisasi program peremajaan sawit rakyat (PSR) yang sasaran jangka panjangnya untuk penguatan kedaulatan pangan dan energi.

"Kementerian Pertanian memiliki program PSR untuk meningkatkan produksi sawit dengan meremajakan kebun-kebun kelapa sawit yang sudah tua, sehingga pada saatnya produksinya dapat dimaksimalkan," kata Anggota Komisi IV DPR RI, Mindo Sianipar, pada Focus Group Discussion (FGD): "Optimalisasi Program Nasional Peremajaan Sawit Rakyat dalam Mendukung Kedaulatan Pangan dan Energi" di Kota Bogor, Kamis.

Menurut Mindo Sianipar, optimalisasi PSR ini dapat membangkitkan perekonomian desa, tidak hanya memajukan komoditas kelapa sawit, namun juga menyediakan areal tanam baru melalui sistem tumpang sari bagi komoditas pangan lainnya, serta limbah batang sawit dapat dijadikan sumber energi baru terbarukan.

"Komoditas pangan lainnya yang ditanam sebagai tumpang sari pada lahan perkebunan kepala sawit yang sedang diremajakan, adalah tanaman dengan usia tanam pendek, sehingga dapat dipanen sambil menunggu sawit yang diremajakan benar0benar siap panen. Ini artinya, program ini dapat memulihkan perekonomian di pedesaan, dan secara tidak langsung mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional," katanya.

PSR merupakan program Kementerian Pertanian untuk membantu pekebun rakyat meremajakan tanaman kelapa sawit dan pengelolaannya secara berkelanjutan dan berkualitas untuk jangka panjang. "Dengan meremajakan tanaman kelapa sawit maka produktivitas pada lahan pekebun rakyat bisa ditingkatkan tanpa melalui pembukaan lahan baru," katanya.

Pada kesempatan tersebut, Mindo mengingatkan, agar pada pelaksanaan program PSR ini jangan terpaku pada target peluang ekspor, tapi harus dipikirkan bagaimana menghasilkan komoditas olahan untuk diekspor, misalnya talas dan porang.

Sementara itu, Staf Khusus Menteri Pertanian, Imam Mujahidin Fahmid, mengatakan, Indonesia memiliki luas lahan perkebunan sekitar 16,38 juta hektar, dan dari jumlah tersebut sekitar 6,72 hektar atau 41,02 persen.

"Perkebunan kepala sawit yang sangat tidak produktif karena usia batangnya sudah tua ada 2,78 hektar atau 41,36 persen. Ini menjadi sasaran peremajaan," katanya.

Menurut Imam, Kementerian Pertanian terus mendorong optimalisasi PSR yang dalam prosesnya juga memanfaatkan areal tanam baru bagi komoditas pangan yang usia tanamnya lebih pendek tapi memiliki nilai ekonomi tinggi, untuk ditumpangsarikan, misalnya kacang-kacangan atau porang.

Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar Kementerian Pertanian, Heru Tri Widarto, menambahkan, optimalisasi PSR menjadi program Kementerian Pertanian untuk meningkatkan berbagai aspek pada industri kelapa sawit dari hulu sampai hilir.

Melalui progra PSR ini, kata dia, juga berpeluang mendorong diversifikasi kebun melalui integrasi dan sinergi dengan sektor lainnya. Lahan kelapa sawit yang diremajakan dapat dikelola dengan sistem tumpang sari dengan tanaman lainnya selama 304 tahun.

Baca juga: Dukung pemerintah, GAPKI bentuk Satgas Percepatan PSR
Baca juga: Program PSR, penangkar berharap ada standar kompetensi
Baca juga: Bungaran: PSR perlu dibarengi perbaikan perkebunan sawit rakyat

 

Pewarta: Riza Harahap
Editor: Biqwanto Situmorang
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar