Pakar nilai telat ribut soal tes wawasan kebangsaan KPK

Pakar nilai telat ribut soal tes wawasan kebangsaan KPK

Dokumentasi - Pegawai KPK berjalan meninggalkan Gedung Merah Putih KPK pada jam pulang kerja di Jakarta, Kamis (27/5/2021). Dalam hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) KPK sebagai syarat alih status pegawai KPK menjadi ASN, 75 orang dinyatakan tidak memenuhi syarat dimana 51 yang memiliki nilai merah diberhentikan dan 24 lainnya dibina kembali wawasan kebangsaan dan bela negaranya. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/aww.

Kenapa saya katakan telat, karena prosesnya sebenarnya mereka sudah paham sejak awal undang-undang ini ditetapkan
Jakarta (ANTARA) - Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Andi Sandi menilai terlambat keributan soal tes wawasan kebangsaan di tubuh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai syarat alih status pegawai menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Saya melihat keributan hari ini sebenarnya itu telat. Keributan-nya baru muncul sekarang. Kenapa saya katakan telat, karena prosesnya sebenarnya mereka sudah paham sejak awal undang-undang ini ditetapkan," kata dia melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.

Pasalnya, lanjut dia, pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN merupakan proses inisiasi dari perubahan Undang-Undang KPK yang di dalamnya mengatur bahwa seluruh pegawai KPK merupakan ASN.

"Ini sudah hampir satu tahun lebih dari 2019 ke 2020 kemudian keluar Peraturan Pemerintah 41/2020. PP ini adalah turunan langsung dari UU 19/2019," ujarnya.

Baca juga: BNPT akui diminta bantu "profiling" dalam TWK pegawai KPK

Baca juga: Pakar: TWK bagian upaya pemberantasan korupsi lebih sistematis


Dalam pasal 6 PP 41/2020 jelas dikatakan bahwa tata cara pengalihan pegawai KPK dari posisi sebelum perubahan untuk menjadi ASN diatur lebih lanjut oleh peraturan KPK.

"Artinya, semua proses itu diserahkan kepada KPK bagaimana pengaturannya kan. Nah, kawan-kawan yang 75 ini masih bagian dari KPK. Kenapa dalam proses pembentukan itu tidak ada negosiasi, tidak ada diskusi," kata dia.

Ia mengatakan pada pasal 3 peraturan KPK 1/2021 ada lima tahapan untuk menentukan seorang pegawai KPK. Pertama, tahapan penyesuaian jabatan menjadi ASN sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Kedua, identifikasi jenis dan jumlah pegawai KPK, selanjutnya pemetaan kesesuaian kompetensi dan kualifikasi serta pengalaman pegawai KPK dengan jabatan ASN yang akan diduduki.

"Keempat, pengalihan pegawai KPK menjadi PNS dan tahapan terakhir penetapan kelas jabatan. Nah, yang diributkan oleh kawan-kawan ini hanya tahap yang keempat," ujarnya.

Baca juga: MAKI ajukan uji materi ke MK terkait 75 pegawai KPK tidak lulus TWK

Baca juga: Lemkapi minta ICW pelajari UU baru KPK soal tarik Firli ke Polri

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Presiden bantah UU baru lemahkan KPK

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar