Anggota DPR: Anggaran sektor kelautan harus ditambah signifikan

Anggota DPR: Anggaran sektor kelautan harus ditambah signifikan

Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan. ANTARA/HO-Humas Fraksi PKS/pri.

Pada kuartal I tahun 2021 saja telah terjadi peningkatan 19,6 persen impor garam dibanding kuartal 1 tahun lalu dan pemerintah berencana impor terus tahun ini
Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menyatakan bahwa anggaran sektor kelautan dan perikanan nasional harus ditambah secara signifikan, mengingat anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan cenderung terus menurun.

"Sejak tahun 2015 anggaran KKP sebesar Rp10,65 triliun, lalu tahun 2017 turun menjadi Rp9,14 triliun, kemudian pada 2019 turun drastis menjadi Rp5,51 triliun, dan tahun 2020 lalu hanya berkisar Rp5,26 triliun," kata Johan Rosihan dalam rilis di Jakarta, Jumat.

Menurut Johan, anggaran yang rendah berdampak pada rendahnya performa kinerja dari KKP untuk menggarap potensi perikanan kita yang luar biasa.

Selain itu, ujar dia, potensi kelautan dan perikanan Indonesia sangat luar biasa, yaitu memiliki luas perairan seluas 6,4 juta kilometer persegi dan luas landas kontinen 2,8 juta kilometer persegi serta panjang garis pantai 108.000 km.


Baca juga: DPR harapkan KKP terus buat terobosan meski ada refocussing anggaran


Ia juga mengingatkan bahwa terdapat potensi lestari sumber daya ikan laut Indonesia diperkirakan mencapai 12,54 juta ton per tahun yang tersebar di seluruh wilayah perairan Nusantara.

Johan juga menyoroti kondisi garam nasional di mana dinilai tidak ada semangat mengembangkan garam lokal secara optimal bahkan terus memperbesar kuota impor.

"Pada kuartal I tahun 2021 saja telah terjadi peningkatan 19,6 persen impor garam dibanding kuartal 1 tahun lalu dan pemerintah berencana impor terus tahun ini yang bisa mencapai 3,07 juta ton garam, sementara itu daya dukung anggaran yang disiapkan untuk pengembangan garam nasional tahun 2022 nanti hanya sebesar Rp39 miliar," ujarnya.


Baca juga: Pandemi, DFW: KKP perlu tingkatkan kualitas belanja anggaran

Hal ini, masih menurut Johan, sangat disayangkan karena tidak ada terobosan pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi garam lokal.

Ia meminta pula agar KKP segera mengoptimalkan anggaran 2021 ini yang telah disetujui terutama program rehabilitasi kawasan mangrove yang telah mengalami kondisi kritis seluas 637 ribu hektar atau sekitar 19 persen dari total luas mangrove.

"Mangrove berfungsi vital sebagai habitat dan tempat hidup bagi organisme laut untuk berlindung, berkembang biak dan melindungi pantai dari abrasi air laut," ujarnya.


Baca juga: KKP dapat anggaran tambahan Rp43,34 miliar untuk rehabilitasi mangrove

Baca juga: Anggota DPR ingin anggaran KKP untuk pengawasan laut jangan dihemat

Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Mulai 2022 KKP batasi kuota tangkap ikan di laut

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar