Titik debarkasi diusulkan disebar antisipasi kepulangan pekerja migran

Titik debarkasi diusulkan disebar antisipasi kepulangan pekerja migran

Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemenlu, Judha Nugraha, dalam rapat koordinasi Satgas Penanganan COVID-19, Jakarta, Senin (31/5/2021) (ANTARA/Prisca Triferna)

percepatan kepulangan deportan kita
Jakarta (ANTARA) - Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemenlu, Judha Nugraha mengatakan untuk mengantisipasi kepulangan pekerja migran Indonesia (PMI) dari negara penempatan terutama Malaysia, disarankan agar titik kedatangan atau embarkasi untuk disebar di beberapa titik.

"Kami mengusulkan kiranya ada percepatan kepulangan deportan kita karena ini menjadi masalah kemanusiaan. Banyak warga kita yang tinggal lebih lama di detensi imigrasi ketimbang masa tahanan mereka di penjara," kata Judha Nugraha, dalam rapat koordinasi Satgas Penanganan COVID-19, Jakarta, Senin.

Untuk kesiapan titik kedatangan pekerja migran yang dipulangkan dari negara penempatan, Judha meminta bantuan dari Satgas COVID-19 serta kementerian dan lembaga untuk informasi mengenai kesiapan titik debarkasi.

Dia memastikan perwakilan RI di negara penempatan akan melakukan koordinasi dengan otoritas setempat untuk mengelola data kepulangan dan protokol kesehatan, mengingat adanya modus tes PCR palsu.

Baca juga: Kapolri terbitkan instruksi penanganan kedatangan pekerja migran

Baca juga: Pemprov Jatim siapkan "rapid test" kedatangan pekerja migran

Menurut Judha, saat ini terdapat 7.200 warga negara Indonesia yang menunggu proses deportasi dari Malaysia dan berada di berbagai titik detensi imigrasi negara itu.

Terkait hal itu, dia menyoroti perlunya diversifikasi titik kedatangan mengingat beban Kepulauan Riau sebagai salah satu titik debarkasi utama.

"Jika memang ada tambahan titik debarkasi dalam hal ini Dumai akan memperingan beban Kepri dalam menerima kepulangan WNI kita. Untuk Lombok kami mengusulkan khusus untuk deportasi karena banyak deportan kita berasal dari NTT dan NTB kiranya Lombok juga bisa diusulkan sebagai titik debarkasi untuk kepulangan melalui pesawat," kata Judha.

Hal serupa disampaikan oleh Sekretaris Utama Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Tatang Budie Utama Razak tentang perlunya memecah titik kepulangan tenaga kerja Indonesia (TKI).

Tatang menyoroti perlunya antisipasi pemulangan PMI dari Malaysia terkait bagaimana mekanisme pelaksanaanya.

"Langkah-langkah tindak lanjut pemetaan informasi data asal PMI dari perwakilan ini penting sekali untuk memecah titik kepulangan debarkasi, ini juga penting karena banyak keluhan dari pemda," kata Tatang.

Baca juga: Antisipasi kedatangan pekerja migran, Lampung sediakan karantina

Baca juga: 521 pekerja migran Indonesia masih jalani karantina di Batam

Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Zita Meirina
COPYRIGHT © ANTARA 2021

131 pekerja non prosedural dipulangkan dari Malaysia

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar