Bantuan Pembiayaan Perumahan 2022 diusulkan naik, jadi Rp28,2 triliun

Bantuan Pembiayaan Perumahan 2022 diusulkan naik, jadi Rp28,2 triliun

Ilustrasi - Warga berdiri di lokasi pembangunan perumahan bersubsidi di Indramayu, Jawa Barat. ANTARA FOTO/Dedhez Anggara.

Kalau tahun ini ada Rp19 triliun maka untuk tahun 2022 Bantuan Pembiayaan Perumahan diperbesar menjadi Rp28,2 triliun dengan target 1,16 juta unit rumah
Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengusulkan anggaran untuk Bantuan Pembiayaan Perumahan pada tahun depan sebesar Rp28,2 triliun.

"Kalau tahun ini ada Rp19 triliun maka untuk tahun 2022 Bantuan Pembiayaan Perumahan diperbesar menjadi Rp28,2 triliun dengan target 1,16 juta unit rumah," ujar Menteri PUPR Basuki dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Selasa.

Lebih lanjut Menteri PUPR menjelaskan Bantuan Pembiayaan Perumahan untuk tahun depan tersebut terdiri dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp23 triliun untuk 200 ribu unit rumah dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) sebesar Rp1,6 miliar untuk 42 unit rumah.

Kemudian Subsidi Selisih Bunga atau Subsidi Bunga Kredit untuk penerbitan tahun sebelumnya sebesar Rp4,39 triliun, serta Subsidi Bantuan Uang Muka untuk penerbitan TA 2022 sebesar Rp812 miliar bagi 200 ribu unit.

Baca juga: Kementerian PUPR targetkan bantuan subsidi 287.000 rumah tahun ini

Sedangkan usulan untuk anggaran Direktorat Jenderal Perumahan Tahun Anggaran 2022 diusulkan sebesar Rp5 triliun dengan kegiatan prioritas antara lain pembangunan 1.963 rumah susun bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), pekerja, ASN, dan mahasiswa sebesar Rp1,5 triliun.

Kemudian pembangunan 2.481 rumah khusus sebesar Rp420 miliar, lalu Bantuan Rumah Swadaya bagi 101 ribu unit di 34 provinsi sebesar Rp2,3 triliun.

Di samping itu pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) untuk 20.500 unit bagi perumahan untuk MBR dengan usulan anggaran Rp200 miliar.

Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022, yaitu Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural dengan tujuh prioritas nasional yakni memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, dan meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.

Selain itu revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, membangun lingkungan hidup; meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, dan memperkuat stabilitas polhuhankam dan transformasi pelayanan publik.

Baca juga: Hingga 3 Mei, Kementerian PUPR telah salurkan dana FLPP Rp5,10 triliun

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Mulai 2023 kendaraan bermuatan lebih dilarang masuk tol

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar