"Komisi II DPR akan membahasnya secara mendalam pada Rapat Pembahasan RAPBN tahun 2022 selanjutnya," kata Doli dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.
Dia menjelaskan dalam Raker tersebut disampaikan terkait pagu indikatif Kemensekneg sebesar Rp1,8 triliun termasuk di dalamnya anggaran Kantor Staf Kepresidenan (KSP) sebesar Rp103,9 miliar.
Baca juga: Menhan janji jelaskan rencana strategis pertahanan di Raker Komisi I
Selain itu menurut dia, pagu indikatif Seskab sebesar Rp326,3 miliar dan BPIP sebesar Rp193,8 miliar.
"Terhadap usulan penyesuaian anggaran/pergeseran alokasi anggaran per-program KemenSetneg, Komisi II DPR akan membahasnya secara mendalam pada Raker/RDP tahun 2022 yang akan datang," ujarnya.
Doli menjelaskan terkait usulan tambahan anggaran Seskab sebesar Rp21,6 miliar dan BPIP sebesar Rp500 miliar, Komisi II DPR akan membahasnya secara mendalam pada Raker/RDP tahun 2022.
Politisi Partai Golkar itu menjelaskan, dalam Raker tersebut, Komisi II DPR telah menerima penyampaian hasil realisasi anggaran tahun 2021 sampai dengan bulan Mei 2021.
Dia menjelaskan realisasi anggaran Kemensekneg sebesar Rp527,2 miliar dari pagu alokasi anggaran 2021 sebesar Rp1,9 triliun (26,37 persen).
"Lalu Seskab sebesar Rp99,236 miliar dari pagu alokasi anggaran tahun 2021 sebesar Rp313.l,429 miliar atau 31,66 persen. Dan BPIP sebesar Rp45,7 miliar dari alokasi anggaran 2021 sebesar Rp164,4 miliar atau 27,79 persen," katanya.
Terkait hal tersebut menurut dia, Komisi II DPR meminta Kemensekneg, Seskab, dan BPIP untuk segera menyampaikan pagu alokasi anggaran 2021 dan rinciannya.
Hal itu menurut Doli sesuai dengan jenis belanja dan kegiatan hingga satuan tiga, yang disampaikan kepada sekretariat Komisi II DPR paling lambat Selasa 8 Juni sebagai bahan pendukung rapat pembahasan RAPBN 2022.
Raker tersebut dipimpin Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia dan dihadiri Mensesneg Pratikno, Kepala KSP Moeldoko, Seskab Pramono Anung, dan Kepala BPIP Yudian Wahyudi.
Baca juga: Puan: Pemenuhan kebutuhan Alutsista harus sesuai karakteristik negara
Baca juga: Anggota DPR minta KPU buat jadwal alternatif Pemilu 2024
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2021
