KPK gelar penguatan antikorupsi pengelenggara negara Kementerian ESDM

KPK gelar penguatan antikorupsi pengelenggara negara Kementerian ESDM

Ketua KPK Firli Bahuri. (Antara/HO-Humas KPK)

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelenggarakan program Penguatan Antikorupsi Penyelenggara Negara Berintegritas (PAKU Integritas) untuk para penyelenggara negara di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Kegiatan berupa pembekalan antikorupsi untuk penyelenggara negara dan pasangannya tersebut bertempat di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis.

Dalam sambutannya, Ketua KPK Firli Bahuri mengingatkan dalam pelaksanaan tugasnya penyelenggara negara harus selalu mendasarkan pada prinsip untuk kepentingan bangsa dan negara serta menjauhi tindak pidana korupsi.

"KPK melakukan upaya pencegahan yang salah satunya diimplementasikan melalui pendidikan untuk membangun integritas. Penyelenggara negara yang berintegritas tidak akan korupsi," kata Firli dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Kamis.

Oleh karena itu, kata Firli, KPK menyelenggarakan kegiatan penguatan antikorupsi sebagai bekal bagi para penyelenggara negara yang memiliki kewenangan strategis dalam pembuatan kebijakan di instansi atau lembaganya.

Baca juga: KPK tindak lanjuti informasi Harun Masiku ada di Indonesia

Setelah pembukaan, sesi pembekalan dilanjutkan dengan agenda terpisah bagi penyelenggara negara dan pasangannya. Untuk para istri mengikuti paparan tentang pencegahan korupsi berbasis keluarga yang disampaikan oleh Direktur Jejaring Pendidikan Aida Ratna Zulaikha.

Sedangkan bagi para penyelenggara negara dilanjutkan dengan diskusi terkait upaya inisiatif strategis, capaian, tantangan, dan kendala yang dihadapi dalam pemberantasan korupsi serta upaya pembangunan sistem dan integritas di Kementerian ESDM.

Sementara, Menteri ESDM Arifin Tasrif menyampaikan upaya-upaya pencegahan korupsi yang telah dilakukan di lingkungan kementerian yang dipimpinnya. Ia menyadari dengan kewenangan yang diamanatkan pada kementeriannya, masih ada celah dan potensi terjadinya tindak pidana korupsi.

Beberapa sektor yang menurutnya masih rawan masuknya hal-hal yang bisa menyebabkan korupsi antara lain pada sektor perizinan, pelaksanaan proyek-proyek APBN, dan kegiatan lainnya.

"Kami berusaha mencegah korupsi dengan sistem yang baik. Kami sudah ada kerja sama dengan Deputi Pencegahan, ada sembilan item yang saat ini sedang disiapkan untuk dapat diselesaikan dan diimplementasikan,” katanya.

Tasrif juga memaparkan sejumlah tantangan dan kendala yang dihadapi kementeriannya antara lain masih terdapatnya laporan baik internal maupun eksternal atas dugaan penerimaan gratifikasi.

"Tantangan lainnya terkait berbagai bentuk perizinan dan prosedur, regulasi, dan remunerasi ASN Kementerian ESDM yang masih belum ideal," kata dia.

Bagi KPK, Kementerian ESDM merupakan salah satu kementerian yang menjadi mitra strategis KPK, antara lain karena sektor Sumber Daya Alam (SDA) merupakan salah satu fokus area KPK tahun ini. SDA juga merupakan sektor strategis yang menjadi salah satu sumber penerimaan negara yang mendukung perekonomian negara.

KPK sendiri telah melakukan berbagai intervensi pada sektor SDA melalui sejumlah kajian dan pemberian rekomendasi. Beberapa di antaranya terkait kehutanan, migas, batu bara, kelautan, kelistrikan, dan lainnya.

Hadir dalam seri pertama PAKU Integirtas dari Kementerian ESDM, yaitu Menteri ESDM Arifin Tasrif, Dirjen Ketenagalistrikan Rida Mulyana, Kepala Badan Geologi Eko Budi Lelono, Sekjen DEN Djoko Siswanto, Dirjen Minerba Ridwan Djamaluddin, Irjen ESDM Akhmad Syakhroza, Kepala BPSDM Prahoro Y Nurtjahyo, Dirjen Migas Tutuka Ariadji, Sekjen Kementerian ESDM Ego Syahrial, dan Dirjen EBTKE Dadan Kusdiana beserta pasangan masing-masing.

Baca juga: KPK panggil Wakil Kepala BPKD DKI terkait kasus pengadaan tanah
Baca juga: ICW laporkan Firli Bahuri ke Bareskrim Polri
Baca juga: Pimpinan KPK tak akan cabut SK pembebastugasan 75 pegawai

 

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Pimpinan DPR: Staf WFH, 239 anggota belum lapor LHKPN

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar