Belanja sektor kelautan dan perikanan ini sangat penting menstimulus ekonomi masyarakat nelayan, pembudidaya dan petambak garam terutama dalam hal penyediaan infrastruktur guna mendukung produksiJakarta (ANTARA) - Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia, Moh Abdi Suhufan menyatakan Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu fokus merealisasikan anggaran terutama dalam rangka mengentaskan kemiskinan nelayan Nusantara.
Moh Abdi Suhufan di Jakarta, Senin, mencemaskan dengan kondisi serapan anggaran KKP yang belum maksimal dapat mengakibatkan upaya pengurangan kemiskinan nelayan tidak akan mencapai sasaran.
"Belanja sektor kelautan dan perikanan ini sangat penting menstimulus ekonomi masyarakat nelayan, pembudidaya dan petambak garam terutama dalam hal penyediaan infrastruktur guna mendukung produksi," kata Abdi.
Ia mengingatkan bahwa sampai dengan 1 Juni 2021, realisasi anggaran KKP hanya mencapai 24,07 persen. "Dari pagu Rp6,5 triliun, KKP hanya mampu belanja sebanyak Rp1,5 triliun atau sekitar 24 persen," paparnya.
Sementara itu, peneliti DFW Indonesia, Muhamad Arifuddin mengatakan bahwa template program dan anggaran setiap tahun di KKP tidak pernah berubah sehingga serapan semestinya bisa lebih ditingkatkan.
Pihaknya menyarankan agar Menteri Kelautan dan Perikanan memberikan perhatian penuh pada langkah-langkah percepatan realisasi anggaran yang mendukung pencapaian sasaran strategis.
Sebagaimana diwartakan, KKP meyakini semakin besar jumlah penerimaan negara bukan pajak (PNBP) subsektor perikanan tangkap bakal berpotensi membuat kalangan nelayan di Tanah Air lebih bisa sejahtera ke depannya.
"Semakin besar kontribusi PNBP perikanan tangkap terhadap pendapatan negara, semakin terbuka besar pula ruang pembiayaan pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Tujuannya untuk peningkatan kesejahteraan nelayan sebagai pelaku utama di sektor kelautan dan perikanan," kata Direktur Perizinan dan Kenelayanan KKP Ridwan Mulyana.
KKP yang kini dinakhodai Menteri Sakti Wahyu Trenggono menargetkan PNBP menuju Rp12 triliun pada 2024. Target itu naik jika dibandingkan pada tahun 2020 yang hanya sekitar Rp600 miliar.
Sebelumnya, terkait dengan target PNBP perikanan, Anggota Komisi IV DPR RI Slamet dalam keterangan tertulisnya menyatakan bahwa angka itu dinilai bombastis karena secara historis, realisasi PNBP perikanan selama ini tidak pernah menyentuh angka Rp1 triliun dalam setahun.
Berdasarkan data yang diperoleh Slamet, realisasi PNBP perikanan tahun 2020 yang hanya sebesar Rp600,4 miliar dan merupakan realisasi PNBP tertinggi sejak tahun 2016.
Realisasi PNBP perikanan per tahun, lanjutnya, adalah Rp521 miliar pada 2019, Rp448 miliar pada 2018, Rp491 miliar pada 2017, dan Rp357 miliar pada 2016.
Selain itu, kata Slamet, berdasarkan data KKP, nilai produksi perikanan tangkap tahun 2020 berada di kisaran Rp224 triliun. Sedangkan empat tahun sebelumnya, masing-masing Rp219 triliun (2019), Rp210 triliun (2018), Rp197 triliun (2017), dan Rp122 triliun (2016).
Baca juga: Anggota DPR: KKP perlu evaluasi anggaran terkait program prioritas
Baca juga: KKP usulkan anggaran tambahan Rp8 triliun dorong produktivitas
Baca juga: Menteri KKP sebut ikan air tawar miliki peluang ekspor
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2021
