Memang peta jalan untuk berbagai kelompok kategori masyarakat kategori individu di Indonesia mesti 'clear'Jakarta (ANTARA) - Peneliti Pusat Penelitian Kependudukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Rusli Cahyadi mengingatkan Pemerintah Indonesia perlu menyosialisasikan peta jalan vaksinasi untuk semua kategori masyarakat berdasarkan prioritasnya sehingga masyarakat lebih memahami giliran mereka mendapat vaksinasi.
"Memang peta jalan untuk berbagai kelompok kategori masyarakat kategori individu di Indonesia mesti 'clear' (jelas) pemerintah menjelaskan peta jalannya itu seperti apa, kapan targetnya mereka dan sebagainya," kata Rusli saat dihubungi di Jakarta, Senin.
Rusli berharap program vaksinasi bisa berjalan lebih cepat dan jumlah orang yang divaksinasi setiap hari lebih banyak sehingga jumlah total yang divaksinasi bisa lebih banyak dan cepat. Dengan demikian, orang-orang bisa merasa lebih aman jika jumlah orang yang divaksinasi juga banyak.
Baca juga: LIPI: Antisipasi penumpang menumpuk saat kapasitas penumpang terbatas
Dia mengapresiasi program vaksinasi yang dijalankan pemerintah saat ini. Dengan kondisi jumlah penduduk sangat banyak dan kondisi perekonomian negara yang terdampak pandemi, program vaksinasi yang dilakukan pemerintah sudah cukup bagus di tengah tantangan atau kendala yang dihadapi sekarang ini.
Tetapi, menurut dia pemerintah bisa lebih baik lagi dalam mempercepat program vaksinasi yang adil untuk masyarakat.
Rusli menuturkan peta jalan vaksinasi nasional tersebut penting untuk disosialisaikan ke masyarakat sehingga mereka paham dan tidak skeptis untuk program vaksinasi jika mereka tahu kapan vaksinasi dilakukan bagi mereka.
Sebagaimana diketahui pada awal program vaksinasi, ada prioritas-prioritas yang telah ditetapkan pemerintah dan program vaksinasi berjalan menurut prioritas tersebut.
Baca juga: Lansia perlu vaksinasi memperkuat kekebalan tubuh lawan COVID-19
Namun, di tengah jalan ada kebijakan baru muncul yakni vaksinasi gotong royong di mana perusahaan-perusahaan swasta bisa membeli vaksin yang dimiliki oleh pemerintah dengan harga tertentu untuk dipakai dalam melakukan vaksinasi ke pegawainya dengan gratis.
Sementara, masyarakat yang tidak berafiliasi dengan perusahaan-perusahaan besar atau yang masuk kategori bekerja informal atau serabutan akan semakin lama menerima vaksin.
Mereka yang bukan tergolong lanjut usia seperti ibu-ibu rumah tangga, bapak-bapak yang tidak bekerja dan orang-orang yang bekerja di sektor informal seperti tukang ojek, tidak tahu menunggu kapan giliran mendapat vaksin.
Baca juga: LIPI sarankan vaksinasi COVID-19 fokus daerah laju infeksi tinggi
Mereka justru terbilang sulit untuk bisa dikontrol, mereka yang bekerja serabutan akan berpindah-pindah tempat untuk mencari pemasukan sehingga lebih tidak terprediksi kalau terjadi pelacakan kontak setelah ada kasus COVID-19.
Potensi mereka untuk tertular dan menularkan banyak orang jauh lebih besar dalam konteks bahwa mereka berada dalam tempat yang berbeda setiap hari.
Sementara yang merupakan pedagang permanen di suatu pasar akan lebih bisa terprediksi untuk pelacakan kontak jika muncul kasus infeksi COVID-19.
Baca juga: LIPI: Disiplin protokol kesehatan saat vaksinasi berlangsung
Bagaimanapun, harus kembali pada peta jalan vaksinasi sehingga pemerintah bisa menjalankan kewajibannya memberikan vaksin kepada masyarakat.
"Untuk mereka yang belum 'clear' (jelas) peta jalannya itu seperti apa ya orang akan semakin skeptis dengan kondisi sekarang ini," tutur Rusli
Rusli menuturkan orang-orang yang paling banyak melanggar sekarang justru mereka yang berada di golongan menengah ke bawah. Mereka melanggar karena berbagai alasan seperti harus bekerja. Proporsi masyarakat kategori itu cukup banyak, sehingga harus mendapat perhatian.
Oleh karena itu, perlu meningkatkan sosialisasi kebijakan nasional terkait peta jalan vaksinasi sehingga masyarakat bisa mendapat kejelasan dan semakin peduli dengan program yang dilakukan pemerintah dalam upaya menanggulangi COVID-19.
"Jadi untuk berbagai kelompok masyarakat sekarang itu kan harus ada target yang jelas kapan," ujarnya.
Baca juga: LIPI: Pengakuan hak adat dukung pembangunan berkeadilan-berkelanjutan
Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2021
