DPRD: Bank Riau Kepri harus serius lengkapi persyaratan jadi syariah

DPRD: Bank Riau Kepri harus serius lengkapi persyaratan jadi syariah

Kantor Pusat BRK Riau di Kota Pekanbaru. (ANTARA/Riski Maruto/21)

Pekanbaru (ANTARA) - Ketua Komisi III DPRD Riau Husaimi Hamidi meminta manajemen Bank Riau Kepri (BRK) agar serius mengurus sejumlah persyaratan dalam program konversi bank tersebut menjadi BRK Syariah.

Ia mendapat informasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bahwa ada beberapa persyaratan yang belum dilengkapi oleh BRK sehingga bisa menghambat proses menuju bank syariah.

"Kita sudah konfirmasi ke OJK, tahapan menuju BRK Syariah masih jauh. BRK jangan hanya menunggu, segera jemput bola. Berbagai persyaratannya  sebaiknya harus dituntaskan," kata Husami Hamidi kepada ANTARA di Pekanbaru, Senin.

Sebelumnya, BRK Syariah ditargetkan beroperasi pada April 2021 bersamaan dengan HUT BRK. "Sudah mau dilaunching. Tapi belum diurus juga persyaratannya. Jangan nanti ekposenya besar tapi malah tidak jalan. Ini jangan sampai terjadi," kata Husaimi.

Peraturan Daerah terkait peralihan BRK menuju BRK Syariah ini sudah dirampungkan, selanjutnya tinggal menunggu verifikasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Di DPRD Riau sudah clear. Sudah kita serahkan ke Mendagri. Setelah di Kemendagri baru kita paripurnakan di DPRD Riau," kata Husaimi.
Baca juga: Bank Riau Kepri segera menjadi bank syariah
Baca juga: Wapres minta Bank Syariah Indonesia lebih kompetitif tarik nasabah


Sebelumnya, Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin mendukung peralihan Bank Riau Kepri menjadi bank umum syariah sehingga dapat berkontribusi dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.

Hal itu disampaikan Wapres Ma’ruf Amin saat beraudiensi dengan Dewan Direksi PT Bank Riau Kepri secara virtual dari rumah dinas wapres, Jakarta, beberapa waktu lalu.

"Saya berharap Bank Riau Kepri ini tidak lama lagi (menjadi bank umum syariah). Saya akan berkomunikasi dengan OJK supaya dipercepat," kata Wapres Ma’ruf Amin.

Dengan berubahnya Bank Riau Kepri menjadi bank umum syariah, pengembangan industri halal di Provinsi Riau dan Provinsi Kepri dapat lebih cepat terwujud.

Riau berpeluang sebagai provinsi yang berkontribusi besar bagi industri syariah, khususnya dalam pembentukan kawasan industri halal.

"Sekarang sudah tiga kawasan industri halal, yakni di Banten, Modern Cikande, di Sidoarjo ada dan di Bintan, Kepri, sudah ada. Di Riau belum," katanya.
Baca juga: Wapres minta kode etik bankir syariah segera terwujud

Pewarta: Diana Syafni
Editor: Royke Sinaga
COPYRIGHT © ANTARA 2021

DPRD-Pemprov Riau sahkan APBD Perubahan senilai Rp8,7 triliun

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar