Sahroni kritik kebijakan larangan sepeda non-roadbike lintasi JLNT

Sahroni kritik kebijakan larangan sepeda non-roadbike lintasi JLNT

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. ANTARA.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengkritik kebijakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang tidak mengizinkan sepeda selain sepeda balap (non-road bike) untuk melintasi jalan layang non tol (JLNT) di jalur Kampung Melayu-Tanah Abang.

Menurut dia, kebijakan tersebut memang patut dievaluasi ulang, karena dapat memberikan kesan diskriminatif kepada pengguna sepeda lainnya (bukan sepeda balap).

"Kebijakan pelarangan ini tidak ada urgensinya dan cenderung diskriminatif pada pesepeda non-roadbike. Padahal kalau memang ukurannya kecepatan, ya sepeda roadbike (sepeda balap) juga bisa lambat, dan sepeda non-roadbike juga bisa cepat," kata Sahroni dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Dia menyarankan sebaiknya aturan bagi pesepeda ditentukan berdasarkan tolok ukur yang jelas misalnya dengan adanya ukuran maksimal kecepatan, atau pelarangan kegiatan, bukan tergantung jenis sepeda.

Politisi Partai NasDem itu menilai kalau memang alasannya sepeda roadbike itu kencang, sebenarnya semua sepeda juga bisa juga kencang.

Baca juga: Anggota DPRD DKI sayangkan sikap penganakemasan sepeda
Baca juga: Pemprov DKI fasilitasi sepeda untuk alat transportasi
Baca juga: Ini alasan DKI bolehkan "road bike" di JLNT Kampung Melayu-Tanah Abang


"Jadi sebaiknya jika memang mau diatur, ya diatur aja berdasarkan kecepatan, misalnya hanya boleh kecepatan maksimal 40km/jam," katanya.

Atau menurut dia, diatur berdasarkan aturan tertentu misalnya di jalan raya tidak boleh berhenti untuk foto-foto atau "nongkrong" sehingga bukan berdasarkan jenis sepedanya.

Sebelumnya, Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengeluarkan aturan yang tidak mengizinkan sepeda non-road bike untuk melintasi Jalan Layang Non Tol (JLNT) di jalur Kampung Melayu-Tanah Abang.

Dinshub menjelaskan kebijakan tersebut karena sepeda non-road bike memiliki kecepatan yang rendah, hingga rawan kecelakaan.

Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo memastikan pemisahan jalur sepeda ini sesuai amanat UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pihaknya juga bisa menjamin keselamatan pesepeda maupun pengendara bermotor.

Pemprov DKI menyediakan jalur sepeda road bike di kawasan JLNT Kampung Melayu-Tanah Abang dan Jalan Sudirman-Thamrin karena kedua jalur ini saling terintegrasi sehingga pemisahan lintasan bisa dilakukan.

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: M Arief Iskandar
COPYRIGHT © ANTARA 2021

KPK tetapkan Azis Syamsuddin sebagai tersangka

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar