Anggota DPR minta KKP evaluasi penggunaan anggaran

Anggota DPR minta KKP evaluasi penggunaan anggaran

Anggota Komisi IV DPR, Renny Astuti. ANTARA/HO-Humas Setjen DPR.

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi IV DPR, Renny Astuti, meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk segera mengevaluasi penggunaan anggaran, terutama berkaitan program Kegiatan Prioritas KKP 2021, salah satunya berkaitan dengan budidaya ikan.

"Saya ingin penggunaan anggaran KKP 2021 dievaluasi kembali. Kami ingin mereka yang menjadi sasaran dari program tersebut, harapannya, jadi bisa lebih aktif dan terus berproduksi di masa pandemi. Tentu ke depannya, bisa juga menggerakan perekonomian masyarakat," kata dia, dalam siaran persnya, di Jakarta, Selasa.

Baca juga: KKP perlu fokus realisasi anggaran entaskan kemiskinan nelayan

Menurut dia, hal itu perlu jadi perhatian agar manfaat dari pelaksanaannya langsung dirasakan oleh masyarakat, khususnya pelaku usaha kelautan dan perikanan.

Dalam rapat yang membahas evaluasi pelaksanaan APBN tahun anggaran 2020-2021 dan RKA-K/L sekaligus RKP-K/L tahun 2022 bersama Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti W Trenggono, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (7/6), Politisi Fraksi Partai Gerindra itu turut menyoroti soal usulan tambahan anggaran KKP tahun 2022 sebesar Rp8,043 triliun.

Baca juga: Anggota DPR: KKP perlu evaluasi anggaran terkait program prioritas

Jika diperhatikan, rata-rata Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor kelautan dan perikanan setiap tahunnya masih dinilai rendah, berkisar Rp600 miliar. "Ke depannya, saya ingin KKP segera menemukan strategi guna memacu PNBP tahun 2022," katanya.

Pada kesempatan yang sama, ia pun mengingatkan agar KKP memperhatikan kesejahteraan para tenaga honorer, khususnya penyuluh daerah setempat. Bagi dia, tanpa penyuluh, program-program KKP tidak akan berjalan dengan efektif dan tepat sasaran.

Baca juga: DPR dorong KKP fokus majukan teknologi kembangkan eduwisata

Perlu diketahui, peran penyuluh sangat penting dalam meningkatkan kapasitas pelaku usaha dan perikanan budidaya.

Oleh karena itu, dia berharap Tranggono segara mengembangkan kelembagaan KKP di daerah dan meningkatkan kesejahteraan penyuluh perikanan. "Kami harap ke depannya Pak Menteri bisa lebih memperhatikan honor serta kesejahteraan para tenaga honorer seperti penyuluh. Tidak akan berjalan dengan efektif program itu, jika manusianya tidak diperhatikan," katanya.

 

Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Gubernur Papua harap perubahan UU Otsus secara komprehensif

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar