Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi XI DPR Hendrawan Supratikno menekankan pentingnya keakuratan data dalam berbagai aspek perekonomian dinilai juga dapat membantu upaya pemulihan ekonomi nasional ke depannya.

Hendrawan Supratikno dalam rapat Komisi XI DPR RI dengan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) di Jakarta, Selasa, menyatakan, data yang akurat adalah hal yang esensial, di samping birokrasi yang efisien, untuk mengharapkan dampak positif dari aktivitas perekonomian nasional.

BPS, ujar Hendrawan, harus mampu menghimpun data akurat karena kebijakan publik yang baik ditentukan oleh kualitas data yang menjadi acuan regulator.

Baca juga: Urgensi membenahi data pangan Indonesia

Ia mengingatkan bahwa pemerintah telah berupaya mengatasi persoalan data nasional antara lain dengan menerbitkan Perpres No 39/2019 tentang Satu Data Indonesia.

Untuk itu, Hendrawan mengutarakan harapannya agar BPS dapat mengoptimalkan penghimpunan data dan merapikannya, sehingga dapat menjadi acuan yang baik bagi perancangan kebijakan.

Hal tersebut karena pada akhirnya data yang optimal membuat belanja APBN menjadi lebih berkualitas serta tepat sasaran.

Sebelumnya, Kantor Staf Presiden menyampaikan bahwa instrumen APBN telah bekerja sangat keras untuk memulihkan ekonomi, termasuk kementerian/lembaga dalam melakukan percepatan belanja dan pelaksanaan program penanganan COVID-19.

"Ini menunjukkan pemerintah memiliki komitmen dan langkah yang jelas untuk memulihkan perekonomian," tutur Deputi III Kepala Staf Kepresidenan Panutan S. Sulendrakusuma.

Baca juga: Peneliti: Efektivitas bantuan sosial sangat tergantung akurasi data

Panutan menyampaikan Kantor Staf Presiden terus memastikan semua program pemerintah berjalan sesuai dengan rencana dan menyelesaikan permasalahan implementasi yang muncul di lapangan.

Dengan demikian program-program pemulihan ekonomi pemerintah bisa terakselerasi dengan cepat dan masyarakat dapat merasakan manfaat secara langsung serta merasakan kehadiran negara untuk membantu kehidupan masyarakat.

Panutan merinci, kerja keras APBN melalui sisi belanja juga didukung oleh sisi penerimaan. Realisasi belanja barang K/L sampai dengan April 2021 tumbuh 87,1 persen (yoy) di mana pada 2020 pada angka minus 19,0 persen.

Hal ini, kata dia, dipengaruhi oleh dukungan penanganan kesehatan/vaksinasi dan bantuan pelaku usaha mikro, serta pembatasan kegiatan yang ketat tahun 2020 di awal pandemi.

"Terlihat Kemenkes, Kemkop UKM, Kem PUPR, Kemenhan dan Kemenag mengalami kenaikan belanja yang cukup signifikan. Begitu juga realisasi belanja modal yang tumbuh cukup signifikan atau naik 132,4 persen (yoy), dipengaruhi pembayaran dan percepatan proyek infrastruktur dasar/konektivitas yang tertunda tahun 2020 serta pengadaan peralatan, dalam rangka memberikan stimulus ke perekonomian," jelas Panutan.

Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2021