Artikel

Untung rugi penerapan Zero ODOL dalam industri logistik Tanah Air

Oleh Hanni Sofia

Untung rugi penerapan Zero ODOL dalam industri logistik Tanah Air

Dokumentasi - Petugas Kementerian Perhubungan memotong sasis belakang truk yang memiliki kelebihan muatan dan dimensi atau "over dimension over load" (ODOL) di Cikarang, Jumat (19/3). ANTARA/Pradita Kurniawan Syah

Jakarta (ANTARA) -
Kebijakan "Zero Over Dimension Over Load" (Zero ODOL) di Indonesia mendatangkan kekhawatiran tersendiri bagi semua pemangku kepentingan yang bergerak dalam bisnis logistik dan pengangkutan terlebih di tengah pandemik COVID-19.
 
Kebijakan "Zero ODOL" merupakan kebijakan Kementerian Perhubungan yang bertujuan untuk penegakan kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berkaitan dengan lalu lintas dan angkutan jalan.
 
Namun jika ditilik lebih lanjut, pandemik yang melanda Indonesia di awal 2020 mengakibatkan pertumbuhan sektor industri pengolahan nonmigas mengalami penurunan sebesar 158 persen dari 4,34 persen menjadi minus 2,52 persen, kebijakan ini benar-benar perlu kajian dan telaah lebih lanjut.
 
Meskipun saat ini, industri nasional dalam masa pemulihan untuk bangkit, namun apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, pada triwulan I 2021, pertumbuhan sektor industri pengolahan nonmigas masih mengalami penurunan sebesar 135 persen dari 2,01 persen menjadi -0,71 persen.
 
Pertumbuhan ekonomi dan industri di Indonesia juga masih dibayangi oleh gelombang pandemik berikutnya.
 
Sebagaimana disampaikan Kepala Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri, Subdirektorat Industri Semen dan Barang Dari Semen Kemenperin Ashady Hanafie bahwa kebijakan "Zero ODOL" memerlukan kesiapan industri sekaligus menjadi tantangan di tengah pandemik.
 
Ia menekankan sampai saat ini sektor industri merupakan salah tulang punggung untuk perekonomian nasional dan menjadi sektor penyumbang terbesar terhadap PDB nasional.
 
Dia mengutarakan banyaknya perusahaan yang tutup akibat pandemik ini, berakibat pada penurunan tenaga kerja. Menurutnya, penurunan tenaga kerja ini juga berpotensi memperbesar permasalahan sosial. Tercatat, jumlah tenaga kerja industri sampai dengan Februari 2021 mengalami penurunan sebesar 5 persen (yoy).

Baca juga: Legislator: Sinergi semua pihak dibutuhkan untuk wujudkan "Zero ODOL"

Baca juga: Gapki siapkan strategi hadapi kebijakan bebas truk muatan berlebih
 
Jadi, dia meminta agar permasalahan yang dihadapi industri saat ini jangan dulu dibebani lagi dengan hal-hal lain seperti kebijakan Zero Over Dimension Over Load (ODOL) yang akan diterapkan di awal 2023.
 
Dia meminta semua pihak bersama-sama menjaga agar kondisi industri di Indonesia ini tetap kondusif. Karenanya, dia ingin agar kebijakan "Zero ODOL" ini pun bisa diundur lagi hingga 2025, sampai kondisi sektor industri yang tengah terpuruk saat ini bisa pulih kembali.
 
Dia mengatakan industri saat ini tengah fokus pada usaha untuk bertahan agar tidak sampai menutup usahanya.
 
Pada 2021, industri mulai bangkit kembali. Dengan demikian, industri telah kehilangan waktu selama 2 tahun untuk persiapan penerapan kebijakan "Zero ODOL".
 
Ia meyakini semula pelaku industri sudah berkomitmen untuk menjalankan kebijakan "Zero ODOL" ini pada awal tahun 2023. "Tapi, karena kondisi-nya tiba-tiba terjadi pandemi, mereka cuma meminta kelonggaran waktu saja hingga 202," tutur-nya.
 
Perencanaan Tepat
Ashady Hanafie mengatakan penerapan kebijakan Zero ODOL memerlukan perencanaan yang tepat sasaran agar tidak berdampak negatif dan menimbulkan shock terhadap makro perekonomian dan khususnya pada perkembangan industri.
 
Untuk suksesnya penerapan kebijakan Zero ODOL ini, menurutnya ada 3 hal yang segera harus diselesaikan.
 
Di antaranya adalah penyesuaian KEUR/KIR yang ada terhadap desain kendaraan dan kelas jalan, kebijakan penerapan multi axle, dan peningkatan kualitas daya dukung jalan sesuai kelas jalan.
 
Apabila penyesuaian belum dapat dilaksanakan dan kondisi industri masih belum membaik atau bahkan kembali memburuk, maka harus dapat dipertimbangkan untuk melakukan penyesuaian kembali waktu pemberlakuan kebijakan Zero ODOL secara penuh.
 
Hal ini sejalan dengan yang disampaikan Direktur Eksekutif APINDO Danang Girindrawardana yang mengatakan pemerintah tidak bisa berjalan sendiri dalam meregulasi sesuai dengan keinginannya tanpa melibatkan sektor swasta guna untuk mendengar apa permasalahan yang mereka hadapi.
 
Pelaku industri dari Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) yang diwakili Agung Wibowo dan Rachmat Hidayat dari Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI) menyampaikan bahwa pada prinsipnya industri tidak menolak Zero ODOL.
 
Hal itu terbukti bahwa industri telah mulai mempersiapkan diri menuju terwujudkan Zero ODOL itu. Tapi, mereka meminta agar penerapan Zero ODOL ini dilakukan pada awal 2025 mendatang. Hal itu mengingat industri saat ini lagi berbenah dulu untuk pulih kembali dari situasi yang terpukul karena pandemik COVID-19.

Baca juga: Kemenperin minta kebijakan 'Zero ODOL' ditelaah lebih lanjut

Baca juga: Kemenhub potong truk ODOL di Cikarang
 
Kaji Ulang
Sementara dari sisi akademisi, Guru Besar Fakultak Teknik UGM yang juga Ketua Tim Teknis Penyusun Kajian Indonesia Menuju Zero Odol, Sigit Priyanto, mengatakan penerapan kebijakan Zero ODOL yang persis dengan di Indonesia itu tidak ada.
 
"Di Indonesia, penerapan Zero ODOL disertai masalah pandemik. Kalau di negara lain penerapan Zero ODOL itu dilakukan saat tidak ada pandemik karena itulah maka solusi-nya menjadi lebih mudah," ujarnya.
 
Dia juga mengakui bahwa studi kajian "Indonesia Menuju Zero ODOL" yang disusunnya bersama rekan-rekan dosen di UGM itu dilakukan sebelum terjadi COVID-19.
 
"Jadi, waktu itu kami mengusulkan penerapan Zero ODOL pada 1 Januari 2023, dengan mempertimbangkan bahwa dalam 2 tahun ke depan itu kondisi ekonomi Indonesia stabil. Tidak ada yang bisa memprediksi kondisi COVID-19 akan terjadi dan sampai kapan," tutur-nya.
 
Dia mencontohkan kasus Garuda Indonesia, dimana mereka pada 2020 mengatakan optimistis bahwa di 2021 akan membaik. "Tapi ternyata kondisi penerbangan itu semakin buruk karena tidak ada yang bisa menduga ada pandemi," ucap dia.
 
Jadi, dia pun mengusulkan agar Pemerintah mengkaji kembali usulan-usulan industri dengan bukti-bukti otentik yang bisa untuk dipertanggungjawabkan.
 
"Kami di UGM itu sifatnya studi, tentunya berdasarkan fakta-fakta yang ada. Dan ini juga tidak menutup kemungkinan untuk studi itu di-review karena perkembangan yang terjadi saat ini," ujarnya.
 
Dia menegaskan bahwa Zero ODOL itu untuk kebutuhan bersama dan permasalahan bersama. "Jadi, mari kita selesaikan ini bukan sebagai suatu paksaan, tapi kesadaran," katanya.
 
Sementara, Asdep Pengembangan Logistik Nasional Kemenko Perekonomian, Erwin Raza, dan Direktur Prasarana Transportasi Jalan Kementerian Perhubungan, Risal Wasal, meminta industri untuk tetap mempersiapkan diri menuju Zero ODOL pada awal 2023. Menurut mereka, jika industri tidak mulai menjalankannya, maka tidak bisa terlihat apa yang menjadi kekurangan dari kebijakan ini.
 
Erwin sendiri mengakui sulit bagi pemerintah untuk menerapkan Zero ODOL ini tanpa memberatkan industri. "Jadi, marilah kita jalankan dulu perlahan-lahan kebijakan ini sambil kita evaluasi," katanya berharap.
 
Hal senada juga disampaikan Risal agar industri menjalankan dulu kebijakan ini supaya bisa terlihat apa yang menjadi kekurangannya.
 
"Saya mengajak agar industri mempersiapkan diri dulu sehingga kita bisa mengevaluasi kekurangan-kekurangan dari kebijakan ini nantinya," ujarnya.
 
Di luar tarik ulur tersebut, untung rugi penerapan Zero ODOL harus benar-benar dikaji dan dilihat kembali agar semua pihak bisa terwadahi kepentingannya di tengah kondisi pandemik yang serba tidak pasti ini.

Oleh Hanni Sofia
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Tertibkan muatan kendaraan demi Sumsel zero ODOL di 2023

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar