Para pemimpin G7 berkomitmen tingkatkan kontribusi pendanaan iklim

Para pemimpin G7 berkomitmen tingkatkan kontribusi pendanaan iklim

Ilustrasi - Seorang pengunjuk rasa membawa poster, yang bertuliskan desakan pada para pemimpin dunia untuk bertindak menangani perubahan iklim, di Hendaye saat KTT G7 Biarritz, Prancis, Sabtu (24/8/2019). /REUTERS/Stpehane Mahe/wsj/cfo

Carbis Bay, Inggris (ANTARA) -  Para pemimpin G7 akan berkomitmen untuk meningkatkan kontribusi keuangan dalam bidang iklim guna memenuhi janji pengeluaran yang terlambat sebesar 100 miliar dolar AS (sekitar Rp1.422 triliun) per tahun. 

Janji pendanaan itu ditujukan untuk membantu negara-negara miskin mengurangi emisi karbon dan mengatasi pemanasan global.

Sebagai bagian dari rencana, yang disebut membantu mempercepat pembiayaan proyek infrastruktur di negara-negara berkembang dan pergeseran ke teknologi terbarukan dan berkelanjutan, kelompok tujuh negara yang paling maju secara ekonomi di dunia itu akan kembali berjanji untuk memenuhi target tersebut.

Beberapa organisasi lingkungan global tidak terkesan dengan janji tersebut. Greenpeace Inggris mengatakan tuan rumah G7, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson, telah "menghangatkan kembali janji-janji lama" dan pihaknya akan "mengangggap (janji) itu serius" sampai negara-negara menyediakan dana tersebut. 

"Melindungi planet kita adalah hal terpenting yang dapat kita lakukan sebagai pemimpin untuk rakyat kita," kata Johnson dalam pernyataan.

"Sebagai negara demokratis, kita memiliki tanggung jawab untuk membantu negara berkembang menuai manfaat dari pertumbuhan bersih melalui sistem yang adil dan transparan. G7 memiliki peluang yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk mendorong Revolusi Industri Hijau global, dengan potensi untuk mengubah cara hidup kita."

G7 tidak memberikan perincian atau angka untuk komitmen baru.

Negara-negara maju pada 2009 sepakat di Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk bersama-sama setiap tahun menyumbangkan 100 miliar dolar AS atau sekitar Rp1.422 triliun pada 2020 dalam pendanaan iklim ke negara-negara miskin. Banyak negara miskin bergulat dengan naiknya air laut, badai, dan kekeringan yang diperburuk oleh perubahan iklim.

Target itu tidak terpenuhi, sebagian tergelincir oleh pandemi virus corona yang memaksa pemerintah Inggris untuk menunda Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP26) hingga tahun ini.

Para pemimpin G7 juga diharapkan mengambil tindakan untuk mengurangi emisi karbon, termasuk langkah-langkah seperti mengakhiri hampir semua dukungan langsung pemerintah untuk sektor energi bahan bakar fosil di luar negeri dan secara bertahap menghapuskan mobil yang menggunakan bensin dan diesel.  

"Alam dunia saat ini sangat berkurang. Itu tidak dapat disangkal. Iklim kita memanas dengan cepat. Itu tidak diragukan lagi. Masyarakat dan negara kita tidak setara dan itu sangat jelas terlihat," kata naturalis Inggris David Attenborough, advokat rakyat untuk PP26.

Attenborough akan berbicara kepada para pemimpin melalui pesan video pada Minggu.

Dia mengatakan pertanyaan untuk tahun 2021 adalah apakah dunia berada di ambang ketidakstabilan planet ini.

"Jika demikian, maka keputusan yang kita buat dekade ini --khususnya keputusan yang dibuat oleh negara-negara paling maju secara ekonomi-- adalah yang paling penting dalam sejarah manusia."

Direktur eksekutif Greenpeace Inggris, John Sauven, menggambarkan rekam jejak negara-negara kaya dalam menghormati komitmen mereka "buruk" dan Johnson gagal mengambil "tindakan nyata untuk mengatasi keadaan darurat iklim dan alam".

"Sementara komitmen untuk memberikan lebih banyak dukungan kepada negara-negara berkembang sangat penting, sampai mereka mengeluarkan dana, kami tidak menerima begitu saja," katanya dalam sebuah pernyataan.

Sumber : Reuters

Baca juga: G7 sumbangkan 1 miliar dosis vaksin COVID-19 ke negara-negara miskin

Baca juga: G7 ingin perlihatkan Barat masih berperan dalam vaksin hingga iklim


 

Iklim jadi isu paling mengkhawatirkan bagi warga Swedia

Penerjemah: Azis Kurmala
Editor: Tia Mutiasari
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar