Epidemiolog: Penanganan COVID-19 dari hulu-hilir harus proporsional

Epidemiolog: Penanganan COVID-19 dari hulu-hilir harus proporsional

Pedagang yang tidak mengenakan masker melintas, di depan mural yang berisi pesan waspada penyebaran virus Corona, di kawasan Tebet, Jakarta, Selasa (8/9/2020). Data Satuan Tugas Penanganan COVID-19 per hari Selasa (8/9/2020) lima kabupaten/kota yang tercatat mengalami kenaikan risiko, sehingga saat ini ada 70 kabupaten kota dengan risiko tinggi dari pekan lalu sebanyak 65 daerah. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/hp. (ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYAT)

Kelemahan selama ini adalah penanganan dari hulu ke hilir tidak proporsional, khusus di daerah-daerah cenderung ketika kasus naik baru meningkatkan kapasitas rumah sakit dan tempat rawatan
Jakarta (ANTARA) - Pakar yang juga epidemiolog dari Universitas Andalas (Unand) Padang, Sumatera Barat, Defriman Djafri, Ph.D, mengatakan penanganan pandemi COVID-19 dari hulu hingga hilir harus proporsional.

"Kelemahan selama ini adalah penanganan dari hulu ke hilir tidak proporsional, khusus di daerah-daerah cenderung ketika kasus naik baru meningkatkan kapasitas rumah sakit dan tempat rawatan," katanya saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Senin.

Sedangkan di hulu, kata dia, perilaku protokol kesehatan masih belum seluruhnya disiplin, apalagi muncul serangan misinformasi dan disinformasi. Sementara, pada saat  sama tidak disiapkan strategi yang matang untuk membangun adaptasi tersebut, termasuk melawan berita-berita hoaks.

Menurut dia penyebab pandemi COVID-19 saat ini tidak hanya virus SARS-CoV-2 tetapi juga infodemik, seperti misinformasi, disinformasi dan mungkin jadi malinformasi yang salah selama ini.

Ia mengatakan pemerintah dan kepala daerah harus menyadari bahwa antara virus dan informasi yang diterima masyarakat yang berkaitan dengan kasus COVID-19 akan berdampak terhadap penanganan dan pengendalian pandemi.

Oleh karena itu, peningkatan perilaku protokol kesehatan oleh seluruh masyarakat harus dilakukan. Kedisiplinan protokol kesehatan harus menjadi prioritas.

Selain itu, perbaikan informasi harus dilaksanakan dan strategi mengatasi infodemik juga harus diimplementasikan dengan matang.

Ia menambahkan pemerintah harus melakukan evaluasi secara komprehensif terkait penanganan pandemi COVID-19 usai Ramadhan, mudik, dan Lebaran. Menurut dia, semua harus berbasis data dan fakta di lapangan.

Konsistensi penerapan kebijakan pusat dan daerah, katanya, juga harus menjadi perhatian semua pihak, terutama kepala daerah di kabupaten/kota, karena yang menjalankan kabupaten/kota adalah kepala daerah bukan provinsi.

Selain itu, disiapkan upaya dan strategi mengantisipasi masa liburan ke depan agar tidak terjadi lonjakan kasus seperti libur sekolah dan Idul Adha.

"Antisipasi yang harus dihadapi adalah mobilitas libur sekolah dan Idul Adha ke depan. Belajar dari pengalaman tahun lalu, kasus sulit dikendalikan, peningkatan kasus cenderung meningkat setelah itu," demikian Defriman Djafri.

Baca juga: Epidemiolog khawatir masyarakat abai protokol kesehatan pascavaksinasi

Baca juga: Epidemiolog: Kaji faktor penyebab kejadian ikutan pasca-imunisasi

Baca juga: Orang yang telah divaksin masih bisa terinfeksi COVID-19

Baca juga: Ahli: Paparkan persentase masyarakat terapkan perilaku normal baru

Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2021

30 Menit Ekstra - Tentang nilai E DKI dan Work from Bali dari perspektif Epidemiologi - bagian 3

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar