BI: Pertumbuhan utang luar negeri RI melambat, capai 412 miliar dolar

BI: Pertumbuhan utang luar negeri RI melambat, capai 412 miliar dolar

Ilustrasi - Utang luar negeri Indonesia. ANTARA/Pixabay/Artbaggage.

ULN Pemerintah tetap dikelola secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel untuk mendukung belanja prioritas...
Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) mencatatkan posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada April 2021 mencapai 418 miliar dolar AS atau tumbuh 4,8 persen (yoy), lebih rendah dari pertumbuhan bulan sebelumnya 7,2 persen (yoy).

"Perkembangan tersebut didorong oleh perlambatan pertumbuhan posisi ULN Pemerintah dan ULN Swasta," kata Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono dalam pernyataan di Jakarta, Selasa.

Ia menjelaskan ULN pemerintah pada April 2021 mencapai 206 miliar dolar AS atau tumbuh 8,6 persen (yoy), melambat dibandingkan pertumbuhan pada Maret 2021 sebesar 12,6 persen (yoy).

Menurut dia, pertumbuhan ULN pemerintah pada April 2021 terjadi seiring dengan penarikan neto pinjaman luar negeri yang digunakan untuk mendukung pembiayaan program dan proyek, di antaranya program inklusi keuangan.

Selain itu, lanjut dia, sentimen positif kepercayaan pelaku pasar global yang tetap terjaga, mendorong investor asing kembali menempatkan investasi portofolio di pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik.

Baca juga: BI: Utang luar negeri RI triwulan I turun, capai 415,6 miliar dolar

"ULN Pemerintah tetap dikelola secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel untuk mendukung belanja prioritas, termasuk upaya penanganan pandemi COVID-19 dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)," kata Erwin.

Saat ini ULN itu mencakup sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (17,7 persen dari total ULN Pemerintah), jasa kesehatan dan kegiatan sosial (17,1 persen), jasa pendidikan (16,3 persen), konstruksi (15,3 persen), serta jasa keuangan dan asuransi (12,8 persen).

"Posisi ULN Pemerintah di bulan April 2021 relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruhnya merupakan ULN dalam jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN Pemerintah," ujar Erwin.

Sementara itu ULN swasta pada April 2021 tercatat 209 miliar dolar AS atau tumbuh 1,2 persen (yoy), melambat dibandingkan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 2,6 persen (yoy).

"Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan ULN lembaga keuangan yang terkontraksi semakin dalam pada April 2021 sebesar 8,8 persen (yoy) dari kontraksi 6,6 persen (yoy) pada bulan sebelumnya," kata Erwin.

Baca juga: Stafsus Menkeu sebut RI punya kemampuan bayar utang

Selain itu, tambah dia, pertumbuhan ULN perusahaan bukan lembaga keuangan juga mengalami perlambatan menjadi sebesar 4,3 persen (yoy) dari 5,3 persen (yoy) pada Maret 2021.

Sebagian besar ULN swasta ini, menurut dia, juga didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 78,4 persen terhadap keseluruhan total ULN swasta.

Berdasarkan sektor, ULN swasta terbesar berasal dari sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin, sektor pertambangan dan penggalian, serta sektor industri pengolahan, dengan pangsa 77,2 persen dari total ULN swasta.

Secara keseluruhan, struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan, yang tercermin dari rasio ULN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada kisaran 37,9 persen, menurun dibandingkan rasio pada bulan sebelumnya sebesar 39,1 persen.

Untuk menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN, terutama ULN berjangka panjang yang mencapai 89,2 persen dari total ULN, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan.

Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pemulihan ekonomi nasional, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian.

Baca juga: BI: Utang luar negeri dalam batas aman dan terkendali

Pewarta: Satyagraha
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Jokowi usul pembayaran utang negara berkembang dialihkan ke pembiayaan COVID-19

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar