Pengamat: Kampung perikanan budidaya perlu ada kajian intensif

Pengamat: Kampung perikanan budidaya perlu ada kajian intensif

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan, Abdul Halim. ANTARA/HO-Dokumentasi Pribadi

Kajian praprogram yang intensif dan menyeluruh agar potensi keberhasilan dan keberlanjutan programnya lebih besar
Jakarta (ANTARA) - Pengamat kelautan dan Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim menilai program kampung perikanan budidaya di mana satu desa fokus kepada komoditas tertentu memerlukan kajian yang intensif.

"Kajian praprogram yang intensif dan menyeluruh agar potensi keberhasilan dan keberlanjutan programnya lebih besar," kata Abdul Halim di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, sebenarnya program seperti kampung ikan ini serupa dengan gagasan Minapolitan yang pernah dijalankan KKP sebelumnya.

Ia berpendapat bahwa agar pelaksanaan program tersebut dapat lebih optimal, maka pemerintah perlu memberikan kepastian kepada pembudidaya ikan berkaitan dengan peruntukkan ruangnya.

"Hal ini berkaitan erat dengan penyusunan Perda RZWP3K (Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil) di level provinsi," paparnya.

Abdul Halim juga menginginkan agar pemda dapat bekerja sama dengan instansi lainnya membuat laboratorium budidaya ikan di setiap sentra budidaya. Lokasinya tidak harus di provinsi, tapi perlu mempertimbangkan keterjangkauannya dengan sentra budidaya.

Mengenai apakah sebaiknya satu kampung/desa difokuskan kepada komoditas tertentu atau monokultur, Abdul Halim menyatakan bahwa hal tersebut bergantung kepada kesesuaian spesies dan daya dukung lingkungannya.

"Bila dirasa memungkinkan, sebaiknya tidak mono (satu/tunggal) spesiesnya," ujarnya.

Sebagaimana diwartakan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan bahwa berbagai program Kampung Ikan yaitu pengembangan berbagai jenis komoditas tertentu di suatu desa atau daerah tertentu diyakini juga bisa meningkatkan kesejahteraan di kawasan pedesaan.

"Sebenarnya pada hakikatnya, kampung ikan sudah ada di tengah masyarakat. Tantangannya adalah bagaimana menginovasi kampung ikan yang sudah ada dan akan diadakan ini supaya bisa berkembang," kata Kepala Pusat Riset Perikanan KKP Yayan Hikmayani.

Yayan mengingatkan bahwa pada saat ini ada lebih dari 73.000 desa di Indonesia, sehingga desa juga menjadi sesuatu hal yang sangat penting dan kerap disebut bahwa ujung tombak dari pembangunan di Republik Indonesia terletak di kawasan pedesaan. Dengan program Kampung Ikan ini diharapkan membuat desa menjadi fokus dalam peningkatan kinerja sektor kelautan dan perikanan nasional.

Namun, Yayan juga menyadari bahwa pembangunan perikanan di pedesaan masih ada sejumlah tantangan yang umumnya terkait dengan masalah di sistem produksi, seperti terkait dengan teknologi yang masih tradisional, produksinya hanya untuk kebutuhan sendiri, hingga menggunakan tenaga kerja rumah tangga sehingga tingkat serapan tenaga kerja juga masih terbatas.

Selain itu, ujar dia, sistem usaha juga skalanya relatif kecil, belum terintegrasi hulu hilir sehingga di sistem usahanya ada ketergantungan kepada ijon dan sebagainya, serta keterbatasan akses pasar.

Ia mengemukakan, program Kampung Ikan ini akan mengintegrasikan hulu ke hilir usaha perikanan berbasis masyarakat sehingga sifatnya bottom-up dan juga mengangkat nilai-nilai kearifan lokal.

Sejumlah contoh kampung ikan antara lain adalah Kampung Ikan Mas Mustika di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, Kampung Nila di Desa Ngremboko, Sleman, Yogyakarta, Kampung Gurame di Nagari Suliki, Sumbar, Kampung Lele di Prabumulih, Sumsel, dan Kampung Kakap Putih di Bali.

Baca juga: KKP yakin program Kampung Ikan tingkatkan kesejahteraan pedesaan
Baca juga: Memadukan kampung KB dan kampung nelayan di tepi Selat Malaka
Baca juga: Pertagas kenalkan konsep "zero waste" warga kampung ikan asap Sidoarjo

Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Faisal Yunianto
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Swasembada pangan ala warga Kampung Bubutan Surabaya

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar