Dirjen PDP Firmasnya Rahim mengatakan, kesepakatan pengaturan proyek pengembangan pariwisata ini merupakan kelanjutan dari Nota Kesepahaman (MoU) Kerja Sama Pariwisata RI-Swiss yang ditandangani Menbudpar Jero Wacik dan Dubes Swiss untuk Indonesia yang disaksikan Presiden RI dan Presiden Swiss di Jakarta pada 7 Juli 2010.
Lingkup kerja sama dalam MoU tersebut antara lain meliputi peningkatan pembangunan kepariwisataan, pembentukan Organisasi Manajemen Destinasi DMO (Destination Management Organization), pertukaran pengalaman, alih pengetahuan dan teknologi di bidang DMO, bantuan tenaga ahli, pengembangan ekowisata, wisata bahari dan wisata budaya, peningkatan promosi pariwisata Indonesia, pelatihan di bidang industri pariwisata serta lingkup kerja sama lainnya yang sesuai dengan pengembangan pariwisata berkelanjutan di Indonesia.
"Tujuan dari pengaturan proyek antara lain untuk meningkatkan daya saing daerah melalui pengembangan destinasi pariwisata di Pulau Flores, NTT menciptakan penghasilan dan pekerjaan yang berkelanjutan bagi masyarakat setempat, memperbaiki pengembangan kapasitas pemangku kepentingan bidang pariwisata, serta memfasilitasi pembentukan DMO lokal dan regional di Flores untuk melayani Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai Timur, Manggarai, Ngada, Nagekeo, Ende, Sikka, dan Flores Timur," kata Firmansyah Rahim.
Pelaksanaan project arrangement akan berlangsung selama empat tahun. Dari 15 destinasi yang menjadi prioritas nasional, dipilih Pulau Flores, NTT dengan Kantor Pusat DMO di Labuan Bajo dan connecting office di Bali sebagai proyek pengaturan.
Untuk keterangan lebih lanjut silakan menghubungi Ka.Pusformas Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata
Pewarta:
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2010
