"Perlu segera komitmen politik pemerintah untuk pemindahan ibukota sebelum hal ini hanya menjadi wacana dan wacana saja," kata Koordinator Visi Indonesia 2033 Andrinof A Chaniago saat berkunjung ke ANTARA, Senin.
Ia mengungkapkan, selama ini banyak rencana yang seringkali hanya menjadi wacana karena tidak segera dieksekusi.
"Hal ini justru menjadikan kontraproduktif kalau hanya dikaji dan diperdebatkan tanpa komitmen, perlu segera, misalnya tidak sampai setahun sudah ada keputusan politik," katanya.
Ia menegaskan, Visi Indonesia 2033 untuk memindahkan ibukota bukan hanya masalah kemacetan di Jakarta.
"Selain itu kita menegaskan, Visi Indonesia 2033 tidak ingin memindahkan ibukota di daerah dekat-dekat Jakarta, karena itu tidak mengatasi masalah, dan kita bukanlah reaktif atas permasalahan Jakarta," katanya.
Ia mengatakan, pemindahan ibukota harusnya berada di luar Jawa, seperti Kalimantan. Sebab menurut dia, ibukota yang baru nantinya merupakan sebuah kota baru yang berkelas setara dengan kota-kota dunia.
Ia mengatakan, dengan memindah ibukota ke luar Jawa, maka akan membuat pusat pertumbuhan kota baru yang bisa menjadi daya tarik baru bagi masyarakat.
"Ini juga berfungsi untuk memeratakan pembangunan Indonesia," katanya.
Anggota Visi Indonesia 2033 Johansyah Siregar mengatakan, beban Jakarta sudah terlalu berlebihan. Di sisi lain, model pembangunan desentralisasi di Indonesia hingga saat ini tidak menemui hasil.
"Dengan pembangunan ibukota baru, tentu daerah itu akan menarik banyak orang, menjadi hub (pusat) baru, dan ekonomi tidak lagi menyemut di Jakarta," katanya.
Ia mengatakan, dengan perkiraan 10 tahun dan biaya sekitar Rp70-Rp100 triliun, atau Rp10 triliun setiap tahun bukanlah biaya yang berat untuk membuat ibukota baru.
"Bila dilihat setiap tahunnya dengan APBN Rp1.000 triliun, maka itu tak lebih dari 10 persennya. Bandingkan dengan departemen PU misalnya, berapa jumlah dana yang dihamburkan tapi tak jelas hasilnya," katanya.
Ia menjelaskan, dengan pembentukan ibu kota baru di luar Jakarta, maka diharapkan akan membuat pemerataan pembangunan semakin nyata.
"Karena selama ini, program-program untuk membangun daerah tak berjalan sesuai harapan, dengan Ibukota baru, tentu itu menjadi `penarik` untuk pembangunan di daerah sekitarnya," katanya.
Ia menambahkan, Kalimantan menarik untuk menjadi ibukota baru karena letaknya berada di tengah-tengah Indonesia, dengan faktor lingkungan yang cukup memadai.
Anggota Visi 2033, Ahmad Erani Yustika mengatakan, Kalimantan dengan luas wilayah sekitar 50 persen daratan Indonesia, dengan penduduk 5,6 persen dari total populasi hanya menyumbang PDB 9,3 persen. Sementara investasi yang tumbuh hanya 0,6 persen.
Hal ini menurut dia, jauh dibandingkan Jawa, dengan luas wilayah hanya 6,7 persen dari total luas Indonesia, berpenduduk 58 persen dari total populasi dan menyumbang PDB 588 persen dengan investasi 72,3 persen.
"Ketimpangan ini akan terus berlanjut tanpa sebuah visi yang lebih maju dari pemerintah, termasuk memindahkan ibukota," katanya.
(M041/B010)
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2010
