Dasco: Kegiatan DPR akan dibatasi kehadiran fisik

Dasco: Kegiatan DPR akan dibatasi kehadiran fisik

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. ANTARA/HO-DPR RI/am.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan institusinya akan melakukan Rapat Badan Musyawarah (Bamus) untuk menyikapi kasus COVID-19 di Kompleks Parlemen, dan ada kemungkinan akan diambil keputusan membatasi kehadiran fisik.

"Hari ini Rapat Bamus akan diputuskan terkait langkah ke depan, tapi ada kemungkinan kegiatan di DPR mulai pekan depan akan sangat dibatasi kehadiran fisik," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

Baca juga: Puan ajak semua pihak gotong royong hadapi lonjakan COVID-19

Dia mengatakan, Pimpinan DPR sudah memantau terkait kondisi Komisi I dan Komisi VIII DPR yang mengambil keputusan untuk menghentikan kegiatan disebabkan ada anggota DPR dan staf pendukung yang tertular COVID-19.

Karena itu menurut dia, kegiatan DPR pada pekan depan akan sangat dibatasi kehadiran fisik mengikuti ketentuan protokol kesehatan secara ketat, seperti yang pernah diterapkan DPR saat kasus COVID-19 mengalami lonjakan.

"Karena itu nanti tingkat kehadiran yang sangat kecil dan banyak dilakukan sebagian besar secara virtual untuk mengantisipasi lonjakan COVID-19 di DPR RI," ujarnya.

Politisi Partai Gerindra itu mengatakan aturan pengetatan tersebut diberlakukan hingga kasus COVID-19 reda sehingga pihaknya akan mengatur sedemikian rupa agar tugas-tugas kedewanan tetap berjalan dan tidak terganggu.

Menurut dia, selain anggota Komisi I DPR dan Komisi VIII DPR yang terpapar COVID-19, ada anggota DPR dari komisi lain yang juga terpapar.

"Sementara ini kami masih mendata, ada komisi lain juga yang kemarin sore dapat kabar ada anggota dan tenaga ahli terkena COVID-19," katanya.

Baca juga: Pimpinan DPR minta Komisi I segera selesaikan pembahasan RUU PDP

Baca juga: DPR dukung uji klinis Tahap III Vaksin Nusantara

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Baleg DPR: Ada pertentangan ideologi bahas RUU PKS

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar