Sejujurnya kami sebagai pelaku usaha menghadapi dilema antara persoalan pungli dan premanisme dengan tantangan ekonomi di masa pandemi ini
Jakarta (ANTARA) - Para pelaku usaha sektor logistik menyambut positif langkah penindakan dan penertiban yang dilakukan aparat kepolisian terhadap para pelaku pungutan liar (pungli) di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok.

"Kami menyambut baik dan mendukung upaya pemberantasan pungli dan premanisme karena hal ini telah berlangsung bertahun-tahun dan cukup mengganggu operasional perusahaan hingga keamanan dan keselamatan pengemudi," kata Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Logistik dan Pengelolaan Rantai Pasok Rico Rustombi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.

Rico mengungkapkan tingginya biaya logistik nasional tak lepas dari masih banyaknya hambatan dan inefisiensi. Salah satu penyebabnya datang dari adanya pungli dan aksi premanisme di kawasan pelabuhan.

Aksi-aksi tersebut tidak hanya berdampak pada pembengkakan biaya operasional, tapi juga berimbas pada terganggunya kegiatan pengangkutan barang.

"Karena itu, bila kita mau lebih kompetitif, hal ini perlu dihilangkan. Negara lain berlomba-lomba meningkatkan produktivitas dan efisiensi pelabuhan mereka, sementara kita masih dibebani oleh pungli dan premanisme," lanjut Rico.

Hal senada diungkapkan Hally Hanafiah, Chief Operating Officer Iron Bird Logistic, yang mengakui bila pelanggaran hukum yang dialami menjadi dilema tersendiri bagi para pelaku usaha di sektor logistik. Demi kelancaran operasional dan ketepatan waktu dalam pelayanan, aksi yang telah berlangsung lama tersebut terkesan dibiarkan.

"Sejujurnya kami sebagai pelaku usaha menghadapi dilema antara persoalan pungli dan premanisme dengan tantangan ekonomi di masa pandemi ini. Pilihannya antara menuruti agar kualitas layanan ke pelanggan dapat terjaga atau menolak namun konsekuensinya proses pelayanan terasa diperlambat bahkan terkadang mengarah pada vandalisme," katanya.

Hally mengatakan dibutuhkan keberanian sikap dari pelaku jasa logistik atas masalah tersebut.

"Tentunya komitmen dan sikap ini juga harus ditopang dengan teknologi yang mampu mengurangi bahkan menghilangkan benturan dan gesekan dalam upaya menghilangkan praktik pungli dan premanisme ini," ungkap Hally.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Mahendra Rianto turut mengungkapkan rasa terima kasih atas langkah proaktif yang dilakukan pemerintah.

"Namun sebaiknya didalami lebih lanjut apakah ada orang yang membekingi atau menjadi dalang di balik persoalan ini. Kami berharap pungli dapat benar-benar hilang selamanya, bukan hanya tiarap sebentar lalu bangkit lagi setelah razia dan penangkapan berkurang," kata Mahendra.

Pelaku usaha juga berharap penindakan dan pencegahan dapat diikuti dengan pembenahan sistem logistik nasional yang memaksimalkan efisiensi dan kelancaran operasional rantai pasok sekaligus meminimalkan potensi kejahatan.

Anggota Dewan Pembina ALI Zaldy Ilham Masita mencontohkan sistem smart port yang diterapkan di Cikarang Dry Port. Smart port memungkinkan aplikasi sistem pembayaran online dan nirkertas yang meminimalkan pertemuan tatap muka langsung sehingga peluang pungli dapat dihindari atau jauh berkurang.

"Pemberantasan pungli dan premanisme ini perlu menjadi perhatian kita bersama, baik dari pemerintah, aparat, pelaku logistik, operator pelabuhan, hingga pengusaha truk. Karena efisiensi dan kelancaran logistik dapat mendukung upaya pengembangan ekonomi dan industri kita," imbuh Zaldy.

Baca juga: Pelindo II tindak tegas 12 pelaku pungli pelabuhan
Baca juga: Cegah pungli, pelabuhan disarankan tiru model pengelolaan kereta api
Baca juga: Ekonom: Pelaku pungli di pelabuhan harus dihukum berat

 

Pewarta: Ade irma Junida
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2021