Pengamat: Holding BUMN Ultra Mikro tidak hilangkan kendali pemerintah

Pengamat: Holding BUMN Ultra Mikro tidak hilangkan kendali pemerintah

Pekerja membungkus otak-otak di rumah industri Desa Mulyoharjo, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Sabtu (19/6/2021). Meski mengalami penurunan permintaan mencapai 50 persen sejak satu tahun terakhir, pengusaha Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang memproduksi makanan ringan seperti otak-otak dan ayam krispi tersebut tetap bertahan dengan mengurangi jumlah produksi sekitar 30 persen di tengah pandemi COVID-19. ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah/pras.

Jakarta (ANTARA) - Pengamat BUMN dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Toto Pranoto mengatakan  pembentukan holding BUMN Ultra Mikro tidak menghilangkan kendali pemerintah terhadap Pegadaian, BRI dan PT Permodalan Nasional Madani atau PNM.

Toto mengatakan bahwa melalui proses tersebut porsi kepemilikan pemerintah atas saham pengendali di BRI tidak berubah. Di sisi lain, setelah holding terbentuk negara tetap punya satu lembar saham merah putih seri A di Pegadaian dan PNM yang disebut golden share.

“Meski 1 lembar namun pemegang saham ini bisa veto keputusan RUPS yang dianggap bertentangan dengan kepentingan negara,” ujar Toto dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu.

Baca juga: Pengamat: Pemerintah tetap pengendali di "holding" BUMN ultramikro

Toto menegaskan bahwa proses ini berbeda dengan akuisisi. Hal itu menjawab keraguan sejumlah kalangan yang khawatir dengan aksi korporasi tersebut. Sebabnya, jika prosesnya akuisisi maka tidak mustahil peran Pegadaian dan PNM akan hilang.

Padahal Pegadaian dan PNM memiliki konsep pemberdayaan dan penyaluran dana yang unik dan berbeda dengan konsep perbankan dari BRI. Menurut Toto, proses ini sebelumnya sudah pernah dijalankan pemerintah terhadap BUMN yang lain yakni holding migas.

Contohnya adalah PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. atau PGN. Kedua BUMN energi tersebut tetap eksis dan saling memperkuat fungsi masing-masing perseroan kendati bersinergi ke dalam holding migas.

Baca juga: Indef: Pelaku UMKM butuhkan holding BUMN Ultra Mikro

Lebih lanjut, Toto menambahkan proses pembentukan holding BUMN UMi ini pun sudah disetujui Komite Privatisasi. Artinya tinggal menunggu Peraturan Pemerintah yang turun sebagai tanda pengesahan.

Dia mengingatkan tujuan holding ini adalah supaya tercipta value creation yang lebih besar dalam pemberdayaan usaha mikro dan kecil. Sebabnya, value creation dalam hal ini berarti nilai holding jauh lebih besar dibandingkan dengan masing-masing BUMN saat berdiri sendiri.

Hal ini, lanjut Toto, adalah bentuk dari sinergi ekosistem ultra mikro yang diprogramkan pemerintah untuk mendukung visi dalam pemberdayaan segmen usaha tersebut. Selain itu, holding diharapkan mempercepat laju inklusi keuangan dan pembiayaan berkelanjutan.

Dengan holding dapat mempercepat harapan pemerintah dalam menyasar sekitar 57 juta nasabah ultra mikro, di mana 30 juta di antaranya belum terakses ke sumber pendanaan lembaga keuangan formal. Ekosistem ini akan memberikan layanan produk yang lebih lengkap dan potensi pendanaan yang lebih murah untuk sekitar 29 juta usaha ultra mikro pada 2024.

“Targetnya bisa akses pembiayaan lebih luas ke segmen mikro, sehingga coverage pembiayaan sektor ini ditargetkan sampai dengan 29 juta usaha mikro pada 2024. Diharapkan pula dalam proses pembinaan dan peningkatan kapabilitas bisnis ini bisa di support holding ultra mikro ini,” kata Toto.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Budi Suyanto
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Pemprov DKI menjadikan Vaksin sebagai syarat administrasi, ini kata Pengamat Kebijakan Publik

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar