Epidemiolog UGM sarankan 70 persen masyarakat DIY berdiam di rumah

Epidemiolog UGM sarankan 70 persen masyarakat DIY berdiam di rumah

Ilustrasi - Petugas Satpol PP Kota Yogyakarta melakukan patroli protokol kesehatan di tempat khusus parkir yang menjadi titik awal masuknya wisatawan ke Yogyakarta. ANTARA/Satpol PP Kota Yogyakarta

ukuran 70 persen digunakan menyerupai ukuran minimal tercapainya "herd immunity" atau kekebalan kelompok
Yogyakarta (ANTARA) - Ahli epidemiologi dari Universitas Gadjah Mada Riris Andono Ahmad menyarankan 70 persen masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta agar bersedia berdiam diri di rumah selama tiga pekan demi menurunkan lonjakan kasus penularan COVID-19 di daerah setempat.

"Misalnya 70 persen masyarakat di DIY mau tinggal di rumah sekitar dua kali masa penularan (tiga pekan), maka seharusnya kita bisa menurunkan kasus," kata Riris Andono di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Senin.

Ia menuturkan ukuran 70 persen digunakan menyerupai dengan ukuran minimal tercapainya "herd immunity" atau kekebalan kelompok yang mensyaratkan cakupan vaksinasi 70 persen penduduk Indonesia.

Jika jumlah warga DIY dengan persentase tersebut bersedia berdiam diri di rumah selama tiga pekan saja, Riris meyakini virus dengan varian apa pun, termasuk varian Delta akan kesulitan mencari objek orang untuk ditulari.

"'Herd immunity' itu tercapai karena virus kesulitan mencari orang untuk ditulari karena 70 persen masyarakat tidak bergerak," ujar Direktur Pusat Kajian Kedokteran Tropis UGM ini.
Baca juga: Pansus COVID-19 Yogyakarta khawatirkan BOR rumah sakit terus meningkat
Baca juga: Satpol PP DIY minta pembentukan Satgas COVID-19 tingkat RT dipercepat


Dikaitkan dengan wacana "lockdown" yang sebelumnya dilontarkan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, ia menilai hal itu sekadar berkaitan pemilihan istilah. Istilah apapun yang hendak digunakan, menurut dia, pada intinya adalah mampu menghentikan mobilitas warga.

"Pada awal pandemi kan tidak ada istilah 'lockdown' atau PSBB ya, tapi bagaimana masyarakat bisa diminta tidak melakukan mobilitas," kata dia.

Beberapa kebijakan bekerja dari rumah (WFH), sekolah dari rumah, sampai beribadah dari rumah yang cukup populer saat awal pandemi, menurut dia, bisa kembali diterapkan saat ini.

Selain itu, lanjut dia, beragam kegiatan sosial kemasyarakatan yang mengumpulkan sejumlah orang sebaiknya dihindari sementara waktu. "Bercermin di Eropa begitu ada kebijakan untuk merestriksi (membatasi) mobilitas, kumpulan-kumpulan di atas tiga orang dihindari. Ini terus terang tergantung kebijakan," katanya.

Selain membutuhkan kebijakan dari pemerintah, menurut dia, berbagai upaya pengendalian tersebut perlu mendapatkan dukungan dari masyarakat luas jika tidak ingin kasus penularan COVID-19 melonjak lebih tinggi lagi.

Keberhasilan Vietnam dan New Zealand mengendalikan kasus penularan, menurut Riris, karena masyarakatnya mau mendukung dan menerapkan kebijakan pemerintah. "Karena mereka mau dipaksa tinggal di rumah selama periode tersebut," ujar Riris Andono Ahmad.

Penambahan kasus positif di DIY mengalami puncaknya pada Minggu (20/6) yakni sebesar 665 kasus. Angka ini merupakan angka tertinggi penambahan kasus selama pandemi COVID-19 terjadi di DIY. Di samping itu, RT yang berada di zona merah mencapai 19 RT dan yang berada di zona oranye mencapai 61 RT.
Baca juga: Pasien positif COVID-19 di DIY bertambah 638 orang
Baca juga: DIY batalkan rencana pembelajaran tatap muka

Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Muhammad Yusuf
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Ridwan Kamil usulkan PPKM yang proporsional kepada pemerintah pusat

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar