Lembaga Pengelola Modal KKP siap salurkan Rp1,2 triliun akhir 2021

Lembaga Pengelola Modal KKP siap salurkan Rp1,2 triliun akhir 2021

Tangkapan layar - Direktur Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (BLU LPMUKP) Syarif Syahrial dalam acara Bincang Bahari terkait Pinjaman Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (KKP) yang dapat dipantau secara daring dan digelar di Kantor KKP, Jakarta, Selasa (22/6/2021). ANTARA/M Razi Rahman/am.

LPMUKP sudah memberikan persetujuan untuk penyaluran dari 2017 (BLU LPMUKP beroperasi memberikan pembiayaan sejak 10 November 2017) sampai sekarang, sudah Rp841,96 miliar.
Jakarta (ANTARA) - Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (BLU LPMUKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan siap mencapai target untuk menyalurkan pembiayaan permodalan bagi usaha sektor kelautan dan perikanan hingga Rp1,2 triliun pada akhir 2021.

"LPMUKP sudah memberikan persetujuan untuk penyaluran dari 2017 (BLU LPMUKP beroperasi memberikan pembiayaan sejak 10 November 2017) sampai sekarang, sudah Rp841,96 miliar," kata Direktur BLU LPMUKP Syarif Syahrial dalam acara Bincang Bahari daring di Jakarta, Selasa.

Syarif Syahrial mengungkapkan bahwa sampai akhir 2021, pihaknya menargetkan untuk penyaluran pembiayaan dana total hingga sebesar Rp1,2 triliun.

Baca juga: KKP targetkan 1.290 wirausahawan baru perikanan pada tahun 2024

Berdasarkan data BLU LPMUKP, realisasi dari periode 2017 hingga saat ini itu terdiri atas penyaluran pembiayaan Rp248,67 miliar di sektor usaha penangkapan ikan, Rp394,9 miliar di perikanan budi daya, Rp169,85 miliar pengolah/pemasar hasil perikanan, Rp6,8 miliar di sektor usaha masyarakat pesisir lainnya, serta Rp21,72 miliar di sektor usaha garam rakyat.

Selain itu, disebutkan pula bahwa total penyaluran tersebut sudah tersalurkan ke 21.215 pemanfaat, yang terdiri atas 10.314 pemanfaat dari penangkapan ikan, 6.317 pemanfaat dari perikanan budi daya, 3.899 pemanfaat dari pengolah/pemasar hasil perikanan, 72 pemanfaat dari usaha masyarakat pesisir lainnya, serta 613 pemanfaat dari usaha garam rakyat.

Bila dirata-rata, setiap pemanfaat menerima pinjaman atau pembiayaan sebesar Rp39,68 juta.

Direktur BLU LPMUKP mengemukakan, tugas pihaknya adalah memberikan pinjaman atau pembiayaan dana bergulir yang berpendampingan sehingga dapat memenuhi kebutuhan akses permodalan bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan dan masyarakat pesisir lainnya.

Baca juga: Bebas bea masuk, udang asal Indonesia diyakini bisa dominasi pasar AS

Ia juga mengungkapkan bahwa anggapan bahwa pinjaman terhadap usaha sektor kelautan dan perikanan adalah berisiko tinggi adalah anggapan yang salah, karena dengan target NPL (pinjaman bermasalah) 5 persen, ternyata perhitungan secara kasar hanya 3 persen.

"Jadi nelayan yang tidak bermasalah (pengembalian pinjamannya) itu sekitar 97 persen," katanya.

Dengan demikian, masih menurut dia, pembiayaan untuk sektor kelautan dan perikanan itu sebenarnya tidak seseram risikonya seperti yang kerap dibayangkan oleh pihak perbankan konvensional.

Apalagi, Syarif mengingatkan bahwa sektor kelautan dan perikanan hampir tidak terpengaruh faktor pandemi, karena rata-rata bergerak di sektor pangan, sedangkan yang terpengaruh oleh pandemi rata-rata seperti usaha yang terdapat di daerah lokasi wisata.

Ia juga menyatakan pihaknya siap untuk bekerja sama dengan pihak fintech yang tercatat di OJK karena disadari bahwa faktor kecepatan itu penting, namun juga harus dipersiapkan dengan baik terutama aspek stabilitas data untuk mendapatkan daftar rating kredit yang kredibel.

Kepala Divisi Operasional LPMUKP Hermawan Jatmiko mengatakan pihaknya telah memiliki pendamping yang bertugas menyosialisasikan kepada pelaku usaha.

Hermawan mengungkapkan banyak kisah menarik dari pendamping, seperti tidak sedikit dari debitur yang ternyata tidak memiliki rekening bank, sehingga harus dibantu bahkan diantar ke bank untuk membuka rekening karena takut bila sendirian.

Begitu juga halnya dengan kendala lainnya,menurut dia, seperti permasalahan jaminan atau kerumitan "jam kerja" seperti nelayan yang kerap bisa berada di laut hingga beberapa minggu.

Kelemahan lainnya adalah pengusaha di sektor mikro kerap tidak ada pembukuan yang memadai sehingga pihaknya menekankan pembinaan di bidang administrasi agar dapat diketahui rencana kelayakan bisnisnya termasuk untuk hal yang simpel seperti berapa tingkat penjualannya per hari.

Seorang debitur BLU LPMUKP, Direktur Koperasi Mina Agar Makmur (produsen komoditas rumput laut) Usup Sutriana bersyukur karena dengan pembiayaan yang diberikan, produksi rumput lautnya dapat meningkat dari hanya 60-80 ton per bulan pada 2015 menjadi sebesar 120 ton per bulan saat ini.

Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Nusarina Yuliastuti
COPYRIGHT © ANTARA 2021

KKP serap aspirasi publik untuk tetapkan harga ikan

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar