AS, Korsel pertimbangkan akhiri kelompok koordinasi untuk isu Korut

AS, Korsel pertimbangkan akhiri kelompok koordinasi untuk isu Korut

Perwakilan Khusus AS untuk Korea Utara Sung Kim (kiri),Perwakilan Khusus Korea Selatan untuk Urusan Perdamaian dan Keamanan Semenanjung Korea Noh Kyu-duk (tengah), dan Direktur Jenderal Urusan Asia dan Oceania Kementerian Luar Negeri Jepang Takehiro Funakoshi (kanan), berfoto bersama disela rapat trilateral di sebuah hotel di Seoul, Korea Selatan, Senin (21/6/2021). ANTARA /Jung Yeon-Je/Pool via REUTERS/FOC/djo (REUTERS/POOL)

Dari perspektif Korea Selatan, (kelompok kerja) ini pada dasarnya adalah mekanisme bagi AS untuk memblokir proyek antar-Korea selama tahun-tahun pemerintahan Trump
Seoul (ANTARA) - Amerika Serikat dan Korea Selatan telah sepakat mempertimbangkan untuk mengakhiri kelompok kerja yang dibentuk untuk mengoordinasikan kebijakan kedua negara tentang Korea Utara, kata kementerian luar negeri Korsel, Selasa.

Kesepakatan untuk mengakhiri kelompok kerja itu dibuat setelah hal itu dianggap sebagai cara bagi Washington untuk memblokir proyek-proyek antar-Korea.

Selama pembicaraan antara perwakilan khusus AS untuk Korea Utara Sung Kim dan mitranya dari Korea Selatan Noh Kyu-duk pada Senin (21/6), keduanya sepakat untuk "berupaya mengakhiri masa kelompok kerja" sambil memperkuat koordinasi kedua negara di tingkat lain, kata kemenlu Korsel dalam sebuah pernyataan.

Pada Senin (21/6), Kim mengatakan dia bersedia untuk bertemu dengan para pejabat Korea Utara "di mana saja, kapan saja tanpa prasyarat" dan bahwa dia menantikan "tanggapan positif segera".

Baca juga: Kim: Korut harus siap "dialog dan konfrontasi" dengan AS
Baca juga: Utusan nuklir AS berharap tanggapan positif ihwal dialog dari Korut


Kim dijadwalkan bertemu dengan Menteri Unifikasi Korea Selatan Lee In-young, yang menangani hubungan Korsel dengan Korea Utara, pada Selasa.

Kelompok kerja AS-Korsel tersebut dibentuk pada 2018 untuk membantu kedua sekutu mengoordinasikan pendekatan mereka terhadap masalah-masalah terkait Korea Utara, seperti pembicaraan denuklirisasi, bantuan kemanusiaan, penegakan sanksi dan hubungan antar-Korea.

Kelompok kerja itu dibentuk di tengah kesibukan keterlibatan diplomatik kedua negara dengan Korea Utara pada saat itu.

Ketika ditanya tahun lalu tentang proposal Seoul seperti membuka kembali pariwisata individu ke Korea Utara, duta besar AS untuk Korea Selatan saat itu, Harry Harris, mengatakan bahwa "untuk menghindari kesalahpahaman di kemudian hari yang dapat memicu sanksi ... lebih baik proposal itu dijalankan melalui kelompok kerja."

Meskipun Harris menambahkan bahwa hal itu bukan wewenang Amerika Serikat untuk menyetujui keputusan Korea Selatan, pernyataan itu menimbulkan kontroversi di Seoul.

Seorang mantan ajudan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in kemudian mengatakan kepada parlemen bahwa kelompok kerja AS-Korsel itu semakin dilihat sebagai hambatan untuk upaya saling berkomunikasi dalam hubungan antar-Korea.

Pemerintahan Presiden Moon Jae-in memandang pengakhiran kelompok kerja itu sebagai isyarat niat baik dari Presiden AS yang baru Joe Biden, kata Ramon Pacheco Pardo, seorang pakar Korea di King's College London.

"Dari perspektif Korea Selatan, (kelompok kerja) ini pada dasarnya adalah mekanisme bagi AS untuk memblokir proyek antar-Korea selama tahun-tahun pemerintahan Trump," ujar Pardo.

"Akan menjadi langkah politik yang cerdas bagi pemerintahan Biden untuk mengakhiri keberadaan kelompok itu, karena konsultasi antara Washington dan Seoul pun akan tetap dilakukan," lanjutnya.

Sumber: Reuters

Baca juga: Presiden Korsel tunggu tanggapan Korut untuk pembicaraan damai
Baca juga: AS tuntut tiga peretas Korea Utara karena curi Rp18,2 T uang digital

Penerjemah: Yuni Arisandy Sinaga
Editor: Mulyo Sunyoto
COPYRIGHT © ANTARA 2021

RI jalin kesepakatan baru dengan Korea Selatan

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar