Tantawi menyayangkan kurangnya perhatian Pemerintah Provinsi Bengkulu terhadap infrastruktur khususnya jalan yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara, padahal jalan tersebut merupakan akses utama penghubung ke kabupaten lainnya dan menjadi penggerak aktifitas ekonomi.
"Total panjang jalan milik Pemerintah Provinsi Bengkulu di Kabupaten Bengkulu Utara itu sekitar 700 kilometer dan 80 persen diantaranya itu rusak parah, padahal ini ruas jalan terpanjang dibanding yang ada di kabupaten lain," kata Tantawi di Bengkulu, Kamis.
Ia menambahkan, beberapa ruas jalan provinsi di Kabupaten Bengkulu Utara yang dalam kondisi rusak parah yakni ruas jalan Kerkap-Batas Lebong, dan ruas Lais-Arga Makmur, Lubuk Sini-Lubuk Durian, Tugu Hiu-Pelajau dan beberapa ruas lainnya.
Menurut dia, perbaikan dan peningkatan ruas jalan itu selalu diusulkan dalam pembahasan APBD Provinsi Bengkulu. Bahkan, perbaikan beberapa ruas jalan sudah dianggarkan namun tidak terealisasi.
"Kondisi ruas jalan ini seharusnya menjadi perhatian serius Pemprov, walaupun dalam realisasinya dilakukan secara bertahap. Kalau ada yang mengatakan kerusakan hanya tersisa sekitar 50 persen lagi, itu saya pastikan hoax karena saya merasakan dan melihat sendiri," kata Tantawi menegaskan.
Anggota DPRD dari daerah pemilihan (Dapil) Bengkulu Utara dan Bengkulu Tengah itu menyebut Pemprov Bengkulu kurang cekatan dalam menjalankan program pembangunan.
Ia membandingkan kinerja Bupati Bengkulu Utara yang mampu meyakinkan pemerintah pusat agar mau membantu mengucurkan APBN untuk perbaikan infrastruktur daerah.
"Bupati saja bisa membangun jalan dengan sumber APBN, seperti ruas jalan Air Muring-Pasar Kamis. Masa kita ditingkat provinsi tidak bisa, padahal itu menjadi tanggungjawab provinsi," ucapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Provinsi Bengkulu Mulyani menyampaikan terkait pembangunan infrastruktur berupa jalan dan jembatan, termasuk di Kabupaten Bengkulu Utara bakal dilakukan secara bertahap.
"Kita sangat mengerti harapan dari rekan-rekan anggota DPRD Provinsi Bengkulu. Sejauh ini kita berupaya mengakomodirnya karena kita menyadari ini termasuk kebutuhan masyarakat," demikian Mulyani.
Pewarta: Carminanda
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2021
