Laporan dari Kuala Lumpur

Oposisi minta darurat Malaysia hanya sampai Agustus

Oposisi minta darurat Malaysia hanya sampai Agustus

Masyarakat antri vaksinasi COVID-19 di gedung Malaysia International Trade and Exhibition Centre (MITEC) di Kuala Lumpur, Kamis (24/6/2021). Jumlah pemberian vaksin sudah mencapai 6,301,727 terdiri dos satu 4,547,685 (14.0 persen) dan dos dua 1.727,042 (5,3 persen) sedangkan pemerintah setempat mentargetkan 60 persen vaksinasi untuk kekebalan kelompok atau herd immunity. ANTARA Foto/Agus Setiawan

Kuala Lumpur (ANTARA) - Partai politik oposisi Malaysia yang tergabung dalam Pakatan Harapan meminta pemerintah setempat tidak memperpanjang lagi proklamasi darurat setelah 1 Agustus 2021.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Presiden Partai Keadilan Rakyat (Keadilan) Datuk Seri Anwar Ibrahim, Presiden Partai Amanah Negara (Amanah) Hj Mohamad Sabu dan Presiden Partai Tindakan Demokratik (DAP) Lim Guan Eng di Kuala Lumpur, Jumat.

"Majelis Presiden Pakatan Harapan menjunjung titah pandangan Raja-Raja Melayu berkaitan isu darurat seperti yang terkandung di dalam pernyataan media pada 16 Juni lalu yaitu tidak ada keperluan meletakkan negara di bawah pemerintahan darurat setelah 1 Agustus 2021," katanya.

Pakatan Harapan mengekalkan pendirian yang telah diumumkan sebelum ini yaitu darurat yang ditetapkan pada 11 Januari lalu tidak memberi dampak kepada usaha mengekang penularan pandemik COVID-19 dan perlu ditamatkan segera.

"Malah berdasarkan bukti sains dan data, keadaan pandemik semakin meruncing dan bertambah parah sejak darurat diberlakukan dengan jumlah kasus positif dan kematian harian yang tetap tinggi," katanya.

Komite Khusus Bebas Darurat akan mengadakan musyawarah terakhir pada Juli ini.

"Dalam musyawarah tersebut wakil Pakatan Harapan akan menegaskan bahwa komite perlu menjunjung pandangan DYMM Raja-Raja Melayu berhubung isu darurat, menerima bukti sains dan data bahwa darurat tidak memberi dampak kepada usaha pengawalan pandemik COVID-19," katanya.

Mereka juga menasihati Yang di-Pertuan Agong atau Raja Malaysia untuk tidak melanjutkan darurat setelah 1 Agustus 2021 sedangkan Komite Khusus Bebas Darurat juga akan tamat fungsinya dan bubar setelah 1 Agustus 2021.


Baca juga: Dugaan penjualan vaksin dilaporkan ke Polisi Malaysia

Baca juga: Peneliti Oxford kembangkan prediktor tes darah untuk kemanjuran vaksin

Pewarta: Agus Setiawan
Editor: Fardah Assegaf
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Ratusan warga di Kuala Lumpur berunjuk rasa

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar