Muhaimin dukung wacana kebijakan penerapan PPKM Darurat

Muhaimin dukung wacana kebijakan penerapan PPKM Darurat

Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar saat menghadiri seminar Urgensi UU Masyarakat Adat, secara daring, Kamis (25/2/2021). ANTARA/HO.

Saya dengar juga kabar itu (PPKM Darurat). Kebijakan ini patut diambil melihat kasus COVID-19 di Indonesia yang terus naik
Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar dukungan penuh wacana penerapan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat mulai Rabu (30/6) karena kasus infeksi COVID-19 di Indonesia tidak kunjung turun, justru sebaliknya malah semakin melonjak.

Menurut dia, kebijakan tersebut sepatutnya segera diimplementasikan mengingat sebaran COVID-19 di Indonesia semakin sulit dikendalikan.

Baca juga: Persi: Tingkat keterisian RS rujukan di Jatim hampir capai 100 persen

"Saya dengar juga kabar itu (PPKM Darurat). Kebijakan ini patut diambil melihat kasus COVID-19 di Indonesia yang terus naik,” kata Muhaimin Iskandar atau Gus Muhaimin dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Dia mendukung penuh rencana pemerintah menetapkan PPKM Darurat karena bahaya COVID-19 saat ini menyasar bukan saja ke kalangan dewasa, tapi juga anak-anak.

Namun, Ketua Umum DPP PKB itu tetap mengimbau ketaatan masyarakat terhadap kebijakan PPKM berangkat dari kesadaran, sehingga tidak ada upaya mencari celah untuk melanggar.

Menurut dia kesadaran sangat dibutuhkan dalam kondisi seperti sekarang karena wabah COVID-19 menyangkut keselamatan jiwa bersama, bukan lagi urusan perorangan.

"Masalah pandemi ini menyangkut keselamatan jiwa bersama, bukan lagi urusan kelompok atau orang per orang. Satu saja di antara warga lalai, abai, ceroboh, dan nekat maka berpengaruh terhadap yang lainnya," katanya.

Baca juga: Anggota DPR berharap revisi UU LLAJ tingkatkan pelayanan lalu lintas
Baca juga: Komisi II DPR RI undang kembali pakar minta masukan RUU ASN


Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Dasco: Tidak ada politisasi pemilihan calon hakim agung

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar