siswa-siswi memahami isu berkembang dalam kesehariannya dengan baikJakarta (ANTARA) - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah mengevaluasi kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang diberikan bagi siswa-siswi di jenjang pendidikan dasar hingga menengah atas.
"Pemerintah perlu mengevaluasi kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang diberikan bagi siswa-siswi di jenjang pendidikan dasar hingga menengah atas, yang saat ini hanya menitikberatkan pada pengetahuan teori semata," ujar Bamsoet dalam siaran pers di Jakarta, Kamis.
Dia berpendapat bahwa pembahasan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan harus proporsional, kontekstual, dan eksploratif.
Menurut dia, pemerintah harus membuat kebijakan agar sekolah-sekolah menerapkan dan menjunjung nilai-nilai demokratis, salah satunya melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, dikarenakan perlu penguatan literasi kewarganegaraan untuk membentuk insan demokrasi di masa mendatang.
Baca juga: MPR: Hari Lahir Pancasila momentum bangun kembali kebersamaan
Baca juga: Ketua MPR tegaskan urgensi keberadaan Pendidikan Pancasila
Baca juga: Bamsoet dorong PPKn menjadi mata pelajaran wajib
"Saya meminta pemerintah memastikan kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan membuka ruang kesempatan bagi siswa-siswi untuk memahami isu-isu yang berkembang di dalam kesehariannya dengan baik," jelas Bamsoet.
Isu-isu keseharian yang dimaksud Bamsoet antara lain seperti hak anak, kesetaraan gender, hak bagi penyandang disabilitas, dan kebhinekaan global.
"Sehingga siswa-siswi dapat membangun kemampuan untuk berpikir kritis, memahami etika dan konsep dari perilaku yang demokratis, dengan meningkatkan pengetahuan tentang budi pekerti," kata Bamsoet.
Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2021
