Pemerintah kebut penyaluran BLT Desa untuk 8 juta penerima

Pemerintah kebut penyaluran BLT Desa untuk 8 juta penerima

Ilustrasi - Petugas PT Pos Indonesia memotret wajah warga penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) tahap VIII untuk kelengkapan administrasi pada proses penyaluran BST di Medan, Sumatera Utara, Jumat (13/11/2020). ANTARA FOTO/Irsan Mulyadi/pras/pri.

di dalam dana desa itu masih ada anggaran yang sangat memadai karena baru 5 juta mendapatkan dan baru Rp5 triliun yang dibelanjakan
Jakarta (ANTARA) - Pemerintah mempercepat penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa untuk 8 juta penerima sebagai respons terhadap penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan penyaluran BLT Desa penting dilakukan saat PPKM darurat terutama di zona merah COVID-19.

"Diberikan kepada warga miskin atau yang tidak mampu di desa dengan besaran Rp300 ribu per kelompok penerima per bulan sehingga akan diperkirakan 8 juta kelompok penerima dengan anggaran Rp28,8 triliun," ujar Menkeu Sri Mulyani saat konferensi pers daring di Jakarta, Jumat.

Sri Mulyani menyampaikan Dana Desa sebesar Rp72 triliun diprioritaskan untuk BLT Desa dalam rangka membantu masyarakat miskin di desa yang terdampak COVID-19. Hingga 1 Juli, penyaluran Dana Desa (DD) sudah 38,1 persen atau sebanyak Rp27,41 triliun.

Sedangkan DD untuk BLT Desa yang sudah terealisasi baru Rp5,05 triliun atau 17,5 persen dari target dan baru disalurkan kepada 5,02 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

"Artinya di dalam dana desa itu masih ada anggaran yang sangat memadai karena baru 5 juta mendapatkan dan baru Rp5 triliun yang dibelanjakan," kata Sri Mulyani.

Ia merinci KPM BLT Desa yang terdiri petani dan buruh tani sebanyak 2,46 juta (49,2 persen), pedagang dan UMKM 216,05 ribu (4,32 persen), nelayan dan buruh nelayan 165,503 ribu (3,31 persen), kemudian buruh pabrik 96,99 ribu (1,94 persen), lalu guru 9,38 ribu (0,9 persen) dan kelompok lainnya sebanyak 1,55 juta (31 persen).

Untuk mempercepat penyaluran BLT Desa, pemerintah melakukan relaksasi penerimaan BLT Desa melalui penetapan KPM dengan cara melakukan review penduduk miskin di desa berdasarkan data KPM tahun 2020 dan memberikan keleluasaan kepada musyawarah desa untuk menambah KPM.

"BLT Desa juga bisa dibayarkan secara rapel triwulanan dan kebijakan baru ini kita akan sampaikan di bulan Juli ini Sehingga dalam pelaksanaan PPKM darurat ini masyarakat bisa mendapatkan bantuan yang tepat waktu," tuturnya.

Baca juga: Kemenkeu ungkap penyaluran dana desa baru 32,5 persen
Baca juga: Dana Desa tahan penyebaran COVID-19 dan dongkrak ekonomi desa
Baca juga: Kemendes: Keraguan kades tentukan penerima BLT dana desa jadi kendala


Pewarta: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Faisal Yunianto
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Menkeu: UU HPP bawa Indonesia jadi negara maju pada 2045

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar