Pemerintah gandeng "provider" lacak pergerakan warga saat PPKM darurat

Pemerintah gandeng "provider" lacak pergerakan warga saat PPKM darurat

Ilustrasi - Warga berkendara di kawasan Pancoran, Jakarta, Jakarta, Sabtu (3/7/2021). Hari pertama penerapan PPKM Darurat aktivitas perjalanan di kawasan Jakarta terpantau lengang. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/foc/pri.

Apabila di lapangan terdapat pergerakan yang cukup masif, sistem akan memberikan notifikasi dan akan disampaikan pada pemerintah daerah dan aparat terkait
Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menjalin kerja sama dengan beberapa platform digital dan media sosial serta provider (penyedia) telekomunikasi untuk melacak pergerakan warga selama PPKM darurat.

"Pemerintah pusat juga sudah menjalin kerja sama dengan beberapa platform digital dan media sosial serta provider telekomunikasi yang dapat melakukan tracking (pelacakan) perjalanan masyarakat selama PPKM darurat," kata Juru Bicara Menko Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi dalam keterangan pers yang disiarkan Youtube Sekretariat Presiden, Sabtu.

Melalui pelacakan tersebut, seluruh aparat dan pihak terkait akan dapat melakukan upaya mitigasi dan intervensi untuk bisa menekan risiko penularan COVID-19.

"Apabila di lapangan terdapat pergerakan yang cukup masif, sistem akan memberikan notifikasi dan akan disampaikan pada pemerintah daerah dan aparat terkait yang bertugas di wilayah tersebut untuk segera dilakukan mitigasi dan langkah intervensi," katanya.

Baca juga: Kasus harian COVID-19 pecahkan angka tertinggi tembus 27.913 kasus

Jodi menambahkan TNI/Polri juga telah menyiapkan pasukan untuk melakukan penegakan hukum dalam rangka PPKM darurat.

Ia menuturkan penindakan atas pelanggaran dalam kebijakan PPKM darurat sesuai dengan UU yang berlaku.

Bagi aparat daerah yang melanggar, dapat dikenakan sanksi sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan peraturan disiplin pada masing-masing instansi.

Selanjutnya, ketentuan pidana juga berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, dan KUHP pasal 212-218.

"Sekali lagi, kami tegaskan, PPKM darurat bertujuan mengurangi penularan virus dengan cara membatasi mobilitas yang tidak esensial dan akhirnya mengendalikan laju penularan COVID-19," katanya.

Di sisi lain, pemerintah juga akan terus meningkatkan tes dengan sasaran yang tepat untuk bisa mengetahui peta penyebaran dan peta risiko COVID-19 di masyarakat.

"Untuk itu, dimohon kepada kepala daerah dan aparat terkait dapat melakukan langkah-langkah preventif untuk mengantisipasi sehingga penyebaran virus dapat dicegah," kata Jodi.

Baca juga: Pemerintah sebut PPKM darurat hari pertama berjalan lancar
Baca juga: Menko Luhut tinjau sentra vaksinasi di Bandara Soetta

Pewarta: Ade Irma Junida
Editor: Kelik Dewanto
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Ridwan Kamil: Zona resiko sedang Jabar 92 persen

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar