"KKP bisa melibatkan penyuluh perikanan di dalam program kegiatan di tingkat komunitas nelayan atau pembudidaya ikan," kata Abdul Halim kepada Antara di Jakarta, Selasa.
Abdul Halim mengemukakan hal tersebut terkait dengan cara apa yang dinilai paling baik dalam mengatasi pengangkatan penyuluh bantu menjadi PNS di tengah keterbatasan anggaran yang ada.
Ia berpendapat mekanisme alternatif yang bisa dipakai untuk memuliakan profesi penyuluh perikanan adalah insentif dan disinsentif untuk setiap capaian target atas kinerja yang telah dilakukan kalangan penyuluh tersebut.
Baca juga: Penyuluh perikanan diharapkan bantu perbaiki pola pikir nelayan
Hal tersebut, menurut dia, karena situasi pandemi saat ini dinilai belum memungkinkan untuk mengangkat penyuluh perikanan menjadi PNS.
Dengan lebih melibatkan penyuluh perikanan dalam beragam program tingkat komunitas, lanjutnya, maka kinerja penyuluh perikanan akan jauh lebih produktif, baik dari sisi kinerja maupun peluang untuk mendapatkan tambahan penghasilan bersama komunitas.
Sebelumnya, Anggota Komisi IV DPR Johan Rosihan mendukung agar seluruh penyuluh perikanan bantu di Indonesia dengan jumlah sekitar 1.998 orang dapat diangkat seluruhnya menjadi PNS tanpa syarat.
Johan Rosihan mengatakan hal ini mengingat peran mereka sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan penyuluh perikanan dan mengatasi permasalahan kurangnya tenaga penyuluh yang berasal dari PNS.
Baca juga: Anggota DPR: Angkat seluruh penyuluh perikanan bantu jadi PNS
Baca juga: KKP sebut rekrutmen penyuluh perikanan mengacu panduan KemenPAN RB
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2021
